Jumat, 18 September 2015
PENGUMUMAN LELANG PROYEK KEMENTRIAN PUPERA 2015 PROV. JAWA TIMUR
No | Nama Paket | HPS | Tanggal Pendaftaran | |||
1. | PERENCANAAN TEKNIS PEMUGARAN / PERBAIKAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN CIPTOMULYO DAN KELURAHAN BANDUNGREJOSARI | Rp. | 200,000,000 | 15 Sep 2015 - 22 Sep 2015 | ||
2. | PERENCANAAN TEKNIS PEMUGARAN / PERBAIKAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TANJUNGREJO DAN KELURAHAN BANDULAN | Rp. | 200,000,000 | 15 Sep 2015 - 22 Sep 2015 | ||
3. | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN SHMS JEMBATAN SEDAYU LAWAS | Rp. | 1,169,830,000 | 9 Sep 2015 - 20 Sep 2015 | ||
4. | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN SHMS JEMBATAN TANGGULANGIN | Rp. | 1,184,167,000 | 9 Sep 2015 - 20 Sep 2015 | ||
5. | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN SHMS JEMBATAN CINDAGA | Rp. | 1,860,799,000 | 9 Sep 2015 - 20 Sep 2015 | ||
6. | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN SHMS JEMBATAN PEMALI B | Rp. | 1,583,984,000 | 9 Sep 2015 - 20 Sep 2015 | ||
7. | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN SHMS JEMBATAN COMAL A DAN COMAL B | Rp. | 3,350,074,000 | 9 Sep 2015 - 20 Sep 2015 |
Untuk pendaftaran serta keterangan selengkapnya dapat dilihat di : http://pu.go.id/site/view/67/Full-e-Procurement
(Rw by Gie)
Industri Konstruksi Nasional Harus Menjadi Tuan Rumah Pasar Konstruksi Indonesia
Daya saing konstruksi nasional sangat tergantung pada penguasaan aksesibilitas dan peningkatan kapasitas sumberdaya konstruksi. Untuk memenangi persaingan pasar ASEAN pasca 2015 dibutuhkan industri konstruksi domestik yang unggul dan mandiri serta berdaya saing tinggi. “Ïni adalah persyaratan wajib yang tidak bisa ditawar lagi. Terlebih bila ingin menjadi tuan di pasar konstruksi domestik, maka daya saing harus terus ditingkatkan,” jelas Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Panani Kesai dalam acara Dialog dalam rangka promosi pameran BAUMA 2016 yang digagas Perkumpulan Ekonomi Indonesia – Jerman atau Ekonid, hari ini di Jakarta (10\9). Ekonid sendiri berencana akan menggelar pameran akbar “BAUMA 2016” pada 11 – 17 April tahun 2016 yang merupakan pameran internasional terbesar untuk industry konstruksi dan pertambangan.
Kementerian PUPR tahun ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 118 triliun. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dalam upaya menunjang sektor lain agar semakin tumbuh dan berkembang. Terkait hal tersebut, dukungan penyelenggaraan konstruksi alat berat dirasakan sangat penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan konstruksi.
Perlu diketahui, kualitas dan produktifitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat bergantung pada dukungan alat berat yang digunakan. Penggunaan alat berat bukan hanya sekedar sebagai alat bantu melainkan untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan, serta untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan percepatan waktu pelaksanaan konstruksi.
Dari pengamatan kami, Investasi alat berat relative mahal. Disatu sisi, 99% Komposisi kontraktor nasional masuk dalam kelompok klasifikasi Kecil dan Menengah, sehingga sulit pengadaan alat berat, Sejalan dengan itu, perlu dukungan Pemerintah dalam hal skema pembiayaan yang kompetitif sehingga mendorong terwujudnya bisnis leasing dan penyewaan alat berat yang berkelanjutan.
“Isu yang menjadi perhatian Pemerintah saat ini adalah belum adanya informasi yang akurat antara kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) alat berat. Kami bekerjasama dengan LPJKN dan APPAKSI tengah berupaya menginisiasi untuk melakukan Registrasi Alat Berat Konstruksi pada Badan Usaha Jasa Konstruksi, Rental / Sewa, dan Kepemilikan Perseorangan,”Panani.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sangat tergantung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu komitmen pemerintah ke depan sangat dibutuhkan khususnya dalam memprioritaskan pendanaan sektor konstruksi. Pasalnya, sektor ini adalah sektor strategis yang terbukti mampu memberikan kontribusi cukup signifikan (9,9 %) terhadap PDB nasional dengan tingkat pertumbuhan sebesar hampir 7% (9,88%) pada tahun 2014.
“Mengingat sektor konstruksi sangat strategis. Maka Pemerintah meng-alokasikan dana investasi 5,452 Triliun hingga tahun 2019. Dan pembangunan infrastruktur dijadikan prioritas dalam program pembangunan nasional,” tutur Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi,
Dikatakan, pemerintah menyadari pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Dan sebagai komitmen dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 5.452 triliun. Dana sebesar itu dirasakan belum memadai mengingat pasar konstruksi nasional setiap tahun terus meningkat, seiring dengan percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur.(sony) (rw by Gie)
Makassar Investment Forum 2015: Dibutuhkan Peningkatan Peran Swasta dalam Membangun Infrastruktur
Kawasan Indonesia Timur dicanangkan akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan masa depan Indonesia karena memiliki banyak potensi. Makassar juga sebagai kota utama Indonesia di bagian Timur yang saat ini terus berkembang. Hal inilah yang mendasari Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengundang lebih dari 50 pengambil keputusan senior dari berbagai perusahaan dalam acara Makassar Investment Forum 2015 untuk membahas pembangunan ekonomi di ASEAN, Kawasan Indonesia Timur dan Makassar khususnya. Makassar Investment Forum 2015 selain sebagai media untuk menarik minat investasi, juga untuk meningkatkan peran swasta dalam membangun infrastruktur.
“Sejauh ini salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu masih adanya disparitas antar wilayah terutama antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Dalam hal ini perlu adanya intervensi dari Pemerintah melalui perencanaan dengan konsep pendekatan wilayah,” papar Hermanto Dardak selaku Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang menjadi salah satu keynote speaker di acara tersebut, Selasa (08/09).
Dalam acara ini Dardak juga menjelaskan mengenai wilayah pengembangan strategis di daerah Makassar – Pare-Pare – Mamuju, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan daerah Mamminasata, dukungan PUPR terhadap daerah Mamminasata, serta peluang-peluang investasi yang bersifat strategis, seperti jalan tol Mamminasata, Pelabuhan Makssar, jalur kereta Makassar-Pare-Pare, rencana pengembangan daerah maritim Takalar, Makassar Aerocity KIMAMA, Makassar - Maros industrial Park serta pengembangan bidang pendidikan di area Sabanta-Bontomaranmu.
Makassar Investment Forum 2015 ini juga menekankan pentingnya kerangka kebijakan dan institusi komersial daerah yang mampu memberikan rasa percaya di kalangan investor. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menghasilkan nilai tambah aset-aset yang dikelola melalui pola Public Private Partnership (PPP). Forum ini diharapkan akan menghasilkan terobosan baru yang dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun prioritas program ke depan.
"Secara regional kita harus menciptakan kawasan-kawasan prioritas. Dari sini nantinya bisa dilakukan pemetaan mana daerah yang bisa menopang rencana strategis pembangunan," tambah Dardak. (humasbpiw/ini)
"Construction Industry Briefing" : Pembangunan Infrastruktur Sesuai Rencana Meski Rupiah Melemah
Kenaikan harga dollar terhadap rupiah di pertengahan tahun 2015 ini dinilai mengkhawatirkan oleh beberapa pihak salah satunya dari para industri swasta terkait konstruksi. Hal ini terungkap dalam pertemuan Construction Industry Briefing, Senin (7/9) lalu di Jakarta.
Pihak swasta menilai dari awal tahun 2015 hingga pertengahan tahun ini, omzet mengalami penurunan di banding tahun 2014 bahkan di sisa waktu yang ada, mereka merasa kebingungan untuk bertahan dengan keadaan global yang tidak stabil.
Menanggapi hal tersebut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib mengatakan agar pelaku industri tidak khawatir dengan kenaikan harga tukar dollar terhadap rupiah tersebut, saat ini keadaan pemerintah cukup solid untuk mengatasi permasalahan global seperti kenaikan harga dollar tersebut dan pembangunan infrastuktur akan sesuai dengan rencana.
Saat Rapat Kerja di Kementerian PUPR beberapa waktu lalu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia berada dalam level aman.
“Justru ini merupakan kesempatan untuk membangun ketika keadaan sedang krisis, kenaikan harga dollar bukan menjadi halangan. APBD dan APBN untuk sektor infrastuktur tidak berkurang justru diperkirakan akan bertambah setiap tahunnya. Ketika kondisi keuangan membaik, kondisi infrastruktur kita sudah siap”, ujar Yusid.
Diketahui bahwa potensi pasar infrastuktur di Indonesia khususnya bidang PUPR dapat dilihat dari output utama Kementerian PUPR, dengan total anggaran 2015 sekitar Rp. 118 T, Kementerian PUPR akan menghasilkan waduk, irigasi, pengelolaan air baku, jalan nasional, jembatan, jalan tol, air minum, dan pengembangan pemukiman, pengembangan bangunan lingkungan, pengolahan limbah, pengolahan sampah dan drainase, tenaga kerja, badan usaha jasa konstruksi, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Panani Kesai mengatakan salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam waktu dekat adalah mengintregasikan Indonesia dalam menghadapi Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasa, termasuk di antaranya MEA 2015.
"Bagaimana ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia dalam menghadapi Pasa Kompetitif yang baru yang akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi jasa konstruksi nasional,"ujar Panani.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang merupakan Direktorat Baru di lingkungan Kementerian PUPR akan banyak melakukan komunikasi termasuk dengan industri terkait konstruksi agar dapat menciptakan sinergitas yang baik antara pihak swasta dengan pemerintah sehingga tercipta iklim sektor jasa konstruksi yang lebih baik lagi ke depan.
“Akan ada 200 kerjasama yang terjalin dengan para stakeholder termasuk pihak swasta agar sektor jasa konstruksi di Indonesia lebih kuat”, sebut Panani Kesai.
Seperti yang diketahui, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melingkupi pekerjaan Bina Investasi Infrstruktur, Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Bina Kompetensi dan Produktivitas, Kerjasama dan Pemberdayaan (DND/HR/INR).(Rw by Gie)
Langganan:
Postingan (Atom)