Sistem Manajemen K3 Menjadi Perhatian Untuk Tekan Kecelakaan Kerja Kontruksi

Tingkat kepedulian terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dibidang Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih rendah. Berbagai upaya bersama baik dari pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan terkait lainnya, sangat diperlukan untuk dapat menekan kecelakaan kerja kontruksi.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam arahannya pada acara Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek-proyek infrastruktur di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta (13/10).  

Menteri Basuki mengharapkan kepada para Kontraktor serta Konsultan Pengawas dalam bekerja, agar benar-benar menerapkan SMK3 tersebut. “Dengan memperhatikan SMK3 tersebut tentunya kita dapat menekan kecelakaan dalam bekerja”, pintanya dihadapan para Kontraktor dan Konsultan Pengawas yang mengikuti acara tersebut.

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Panani Kesai dalam laporannya mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memotret kondisi terhadap implementasi Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bidang Kontruksi yang ada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dirjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib berkesempatan memaparkan tentang permasalahan yang muncul terkait implementasi SMK3 kontruksi antara lain: Kasus Kecelakaan Kerja Sektor Kontruksi, Realita Implementasi SMK3 di Lapangan, Target Implementasi SMK3 Kontruksi Kementerian PUPR, serta Model Praktik Baik (Good Practices) Implementasi SMK3 Kontruksi. (Iwn)(Rw by Gie)

Lembaga Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

Salah satu keberhasilan pembangunan infrastruktur yakni adanya sistem penyelenggaraan jasa kontruksi yang baik dan tertib serta taat aturan, dimana di dalamnya sangat dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam penguasaan ilmu managemen kontrak kontruksi.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Panani Kesai saat membuka Seminar Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (9/10).

Pada bagian lain dikatakan, kontrak pengadaan barang atau jasa yang selanjutnya disebut kontrak merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang atau jasa. Kontrak ditandatangani setelah kedua belah pihak yang berkontrak mencapai kesepakatan terkait hal-hal yang tertuang dalam kontrak. “Namun dalam pelaksanaan kontrak, kemungkinan terjadinya sengketa selalu ada”, katanya.

Namun tidak semua masalah harus diselesaikan melalui persidangan atau pengadilan. “Diselesaikan bisa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau disebut juga ADR/alternative disebut juga ADR/Alternative Dispute Resolution, tegasnya.

Menurutnya, di dalam Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dua kelebihan utama penyelesaian sengketa  melalui APS, khususnya melalui lembaga arbitrase menurut Yusid, adalah dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, karena putusan tidak dipublikasikan, kemudian para pihak dapat merasa lebih terwakili kepentingannya dengan adanya kesempatan untuk memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai kompetensi yang baik.

Seminar Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi ini menampilkan narasumber antara lain Staf Khusus Kementerian PUPR Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi Sarwono Hardjomuljadi, Dewan Pengurus Perdebatan dari Negara Prancis Geoffrey Smith, Dewan Pengurus Perdebatan dari Negara Jerman Volker Jurowich dan moderator Praktisi Hukum Firman Wijaya. (iwn)

Peningkatan SDM PUPR sebagai Kunci Peningkatan Daya Saing Indonesia di Bidang Infrastruktur

Hingga tahun 2019, anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia akan terus meningkat pesat, sementara jumlah SDM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap bahkan cenderung menurun. Untuk menjawab tantangan meningkatkan tenaga SDM yang mempunyai kapasitas dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi serta mendukung Reformasi Birokrasi, Kementerian PUPR bekerja sama dengan sejumlah mitra perguruan tinggi melakukan Penyelenggaraan  Pendidikan Kedinasan untuk jenjang S2, salah satunya dengan Universitas Diponegoro (Undip), Semarang.

Untuk mempersiapkan karyasiswa penerima beasiswa Kementeriaan PUPR di Undip, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melaksanakan Kuliah Umum dan Pembekalan Karyasiswa Pendidikan Kedinasan yang dilaksanakan di Kampus Undip , dengan harapan dapat memberikan pemahaman dan mempersiapkan karyasiswa untuk menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR, meningkatkan kesiapan mental karyasiswa dalam meningkatkan karir dan kompetensi SDM PUPR, serta meningkatkan motivasi pengembangan diri, semangat belajar, dan rasa kebersamaan karyasiswa.

Dekan Fakultas Teknik Undip, M. Agung Wibowo, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya SDM yang berkualitas untuk dapat bersaing di tingkat global, terutama dengan negara-negara ASEAN jelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kepada karyasiswa Agung berpesan agar dapat menyelesaikan masa belajar dalam waktu 4 semester, agar tidak semakin tertinggal dengan SDM lain. Caranya adalah dengan mencuri start di Semester 1 sudah menyusun proposal thesis, di bidang yang disukai, memiliki data yang lengkap, serta tidak perlu terlalu idealis. Disamping itu selain belajar karyasiswa harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun network.

Sementara itu, Kepala BPSDM, Anita Firmanti, dalam kuliah umumnya menyampaikan permasalahan dalam pembangunan infrastruktur PUPR dan pentingnya generasi muda dalam menjawab permasalahan tersebut untuk mewujudkan visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. "Generasi muda harus berkaca pada para pemuda yang menginisiasi kemerdekaan, yang memiliki integritas, kerjasama  dan kepercayaan yang tinggi", ujar Anita. "Di era globalisasi jangan sampai kita hanya jadi penonton, kalian perlu meningkatkan kemampuan bahasa, nilai TOEFL jangan sampai dibawah 500", tambah Anita.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kementerian PUPR harus meningkatkan daya saing di bidang infrastruktur, dan kuncinya melalui peningkatan SDM PUPR. Karena, kapasitas SDM adalah sumber daya potensial untuk sustainable competitive advantage bagi organisasi. Diharapkan di tahun 2025 semua SDM PUPR sudah menjalankan pelayanan prima. Untuk mewujudkan hal tersebut, generasi muda PUPR harus mau berubah, memiliki inovasi, profesional, kerja keras, kerja antusias, kerja lugas, dan kerja tuntas.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama karyasiswa pendidikan kedinasan antara Kementerian PUPR oleh Sekretaris BPSDM, Amwazi Idrus, dan Dekan Fakultas Teknik Undip, M. Agung Wibowo. Kegiatan kuliah umum dan pembekalan karyasiswa yang dilaksanakan selama 2 hari, sejak 1-2 Oktober 2015 ini diikuti 39 karyasiswa dari Magister Perencanaan Wilayah dan Kota serta Magister Manajemen Rekayasa Infrastruktur Undip, menghadirkan narasumber lain yang memberikan materi mengenai "Makna Belajar dalam Kehidupan", Unggul Haryanto Nur Utomo. Kegiatan ini diakhiri dengan outbond untuk meningkatkan kerjasama dan rasa kebersamaan karyasiswa. (Datin BPSDM)(Rw by Gie)

Sertifikasi dan Sinergi Krusial Untuk Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasa

Pertumbuhan rata-rata tenaga kerja konstruksi hanya mencapai 6 % per tahun, tentu ini menjadi perhatian, jangan sampai pertumbuhan pasar jasa konstruksi di Indonesia kurang mampu menyerap pekerja konstruksi dalam negeri. Selain itu, Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa pekerja konstruksi yang bersertifikat kurang dari 7 % dari 7,3 juta tenaga kerja konstruksi, sedangkan UU Jasa Konstruksi terbit sudah lebih dari 15 tahun, namun yang tersertifikasi masih di bawah 7 persen.

“ini urgent dan harus segera ditindak lanjuti karena liberalisasi perdagangan barang dan jasa sudah di depan mata, dua kata kunci “Sertifikasi dan Sinergi” perlu implementasi kongkrit semua stakeholder bersama bahu membahu untuk mendorong SDM Konstruksi Nasional agar memiliki sertifikat kompetensi kerja”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib, dalam Forum Mitra Kerja Konstruksi dan Sinkronisasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan hari rabu lalu (30/09) di Jakarta.

Salah satu pilar pembangunan ekonomi bangsa untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan yakni melalui pembangunan infrastruktur. Masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia tentu harus didukung dengan Kesiapan Jasa Konstruksi Nasional agar mandiri berdaulat dan berdayasaing, hal ini akan terlihat salah satunya dari kesiapan kompetensi SDM. Selain kesiapan yang lain diantaranya kesiapan regulasi,  kesiapan matode / teknologi penyelenggaraan konstruksi, dan kesiapan penyedia jasa.

Masih tingginya peran pemerintah dalam mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat menghasilkan tertib penyelenggaraan konstruksi mengharuskan pemerintah tetap dapat memberikan dukungan terhadap masyarakat jasa konstruksi. dukungan yang diberikan diantaranya dukungan peningkatan kualifikasi BUJK umum maupun spesialis, dukungan agar BUJK sadar pentingnya peningkatan kompetensi SDM Konstruksi, serta dukungan pemberdayaan pekerja konstruksi dalam rangka meningkatkan mutu dan mengurangi pengangguran.

Ada 9 (sembilan) kelompok mitra kerja strategis kita agar dapat bersama saling bahu membahu untuk melaksanakan pembinaan SDM konstruksi, yaitu Kementerian / Lembaga di Pusat, Pemprov, Kabupaten / Kota, LPJKN, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Pelatihan / Serifikasi.

“Tanpa adanya sinergi antara para pelaku dan stakeholder permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan dalam waktu singkat, termasuk dukungan penuh dari dunia pendidikan, SMK, Politeknik, dan Universitas dalam peningkatan kompetensi SDM konstruksi Indonesia baik level ahli maupun terampil.”, Ujar Yusid.

Diperlukan pemetaan awal untuk menangkap peluang-peluang dan kebutuhan kerjasama kemitraan, antarstakeholder, selain itu perlu peningkatan peran aktif dari para stakeholderjasa konstruksi, khususnya kepada pemerintah daerah agar pembinaan jasa konstruksi dapat menjadi salah satu prioritas pembinaan di daerah, tambah Yusid (dnd).(Rw by Gie)

Melakukan Lelang Dini, Ditjen SDA Targetkan Akhir 2015 Terlelang 2103 Paket

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan di akhir tahun 2015, paket pekerjaan yang terlelang sebanyak 2103 paket dari total 3100 paket. Nilainya sebesar Rp 10,84 triliun dari total Rp 11,66 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Kementerian PUPR Mudjiadi saat memberikan keterangan kepada media massa di Jakarta (30/9).

"Tahun 2016 ini kita harus bisa mempercepat (pengerjaan). Salah satu strateginya adalah lelang dini biasanya kita lakukan November, sekarang kita tarik September. Kita di SDA melakukan lelang dini," ujar Dirjen SDA Mudjiadi di Kementerian PUPR.

Diketahui bahwa Ditjen SDA melakukan pelelangan dini untuk Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2016. Dari total Pagu Anggaran sebesar Rp 29.713.420.000.000, Belanja modal untuk kegiatan konstruksi adalah Rp 22.557.075.351.000. Dari Belanja Modal tersebut, sebesar Rp 10.892.353.000.000 sudah terikat kontrak (Multiyears Contract, Pinjaman/Hibah Luar Negeri, dan Drainase).

Mudjiadi merinci paket yang dilakukan lelang dini sampai dengan bulan Desember adalah sebagai berikut, untuk September 2015 sebanyak 355 Paket senilai Rp. 1,78 T terdiri dari Jasa Konsultansi sebanyak 221 Paket (Rp. 0,27 T) dan Jasa Konstruksi sebanyak 134 Paket (Rp 1,50 T).

Bulan Oktober 2015 sebanyak 992 Paket senilai Rp. 4,26 T terdiri dari jasa konsultansi sebanyak 401 Paket  (Rp. 0,40 T) dan jasa konstruksi sebanyak 591Paket (Rp 3,85 T). Bulan November -Desember 2015 sebanyak 768 Paket senilai Rp. 4,81 T dan di Januari 2016 akan dilelangkan sisa paket kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 820,73 miliar.

Mudjiadi juga mengatakan, untuk melelang dini paket, terdapat beberapa persyaratan.

"Kriteria paket lelang dini ini, kegiatan harus sudah pasti. Kalau masih pembahasan dengan DPR, biasanya ada beberapa yang berubah. Kalau dilelang, dokumennya harus lengkap, memenuhi kriteria Amdal, dan lain-lain," kata Mudjiadi.

Untuk paket-paket yang belum Lelang Dini, disebabkan antara lain karena menyelesaikan dokumen perencanaan tahun ini, serta kegiatan pembebasan lahan masih dalam proses perencanaan yakni sosialisasi, pengukuran, appraisal nilai kompensaasi lahan dan ganti rugi lahan. (nrm)(Rw by Gie)

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian PUPR Lakukan Lelang Dini Paket Pekerjaan Jalan dan Jembatan Senilai Rp 9,32 Triliun

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , kembali melakukan peluncuran (launching) lelang dini kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2016 tahap II senilai Rp 9,32 triliun. Sebanyak 305 paket penanganan jalan dan jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dilelangkan pada hari ini, Rabu (30/9), di Kantor Kementerian PUPR Jakarta.

Sebagai informasi, peluncuran lelang dini tahap II kali ini melanjutkan peluncuran sejenis pada Agustus lalu. Pada bulan lalu, Ditjen Bina Marga juga telah melakukan launching dini TA 2016 sebanyak 61 paket dengan nilai Rp 3,71 triliun. Pagu anggaran Ditjen Bina Marga TA. 2016 adalah sebesar Rp. 46 triliun. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen PUPR Taufik Widjojono mengatakan, Launching lelang dini tahap 2 Tahun 2016 di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan salah satu bentuk usaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Target akhir pelelangan dini menurutnya, adalah penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa yang akan dilaksanakan pada Bulan Januari 2016 setelah dokumen DIPA ditertibkan, sehingga kegiatan fisik dapat di mulai.

Sementera itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hediyanto W. Husaini mengatakan, dengan upaya ini Ditjen Bina Marga telah melakukan pelelangan awal kegiatan 2016 sebanyak 366 paket dengan nilai total Rp 13,03 triliun.

“Pelelangan dini sendiri akan terus dilakukan setiap bulannya hingga akhir 2015,” ungkap Hediyanto.

Strategi pelelangan dini dalam pengelolaan pagu anggaran 2016 merupakan pelaksanaan dari Instruksi Menteri PUPR No. 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan Pelelangan Dini Tahun 2016 di Kementerian PUPR.

Hediyanto menjelaskan, adapun paket-paket TA 2016 di Lingkungan Ditjen Bina Marga yang akan dilaksanakan lelang dini merupakan paket-paket yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik berasal dari dana Rupiah Murni (RPM) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Paket-paket tersebut tersebar di 34 provinsi dengan komposisi Rp 8,53 triliun berasal dari RPM dan Rp 787,61 miliar dari SBSN. Nilai lelang yang diluncurkan pada tahap II ini sendiri melebihi nilai yang ditargetkan sebelumnya yaitu sebesar Rp 7,62 triliun. Selanjutnya pada Oktober, November dan Desember akan kembali dilakukan lelang dini TA 2016 masing-masing senilai Rp 8,5 triliun, Rp 5,74 triliun dan Rp 2,76 triliun.

Dari 366 paket yang telah dilelangkan pada tahap 1 dan tahap 2 kali ini, 111 paket diantaranya (dengan nilai total Rp 7,18 triliun) merupakan pekerjaaan penanganan jalan dan jembatan yang nilainya lebih dari Rp 50 miliar. Sedangkan 100 paket (dengan nilai total Rp 3,85 triliun) merupakan pekerjaan yang nilainya antara Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar.

Selain itu ada 86 paket dengan nilai total Rp 1,6 triliun adalah kontrak yang bernilai Rp 10 - 30 miliar dan 69 paket lainnya (Rp 0,4 triliun) adalah pekerjaan dengan nilai kontrak kurang dari Rp 10 miliar.

“Dengan strategi lelang dini yang kita lakukan mulai dari bulan Agustus hingga Desember nantinya, kita rencanakan pada bulan Januari kita sudah menandatangani kontrak paket tahun anggaran 2016 senilai Rp 16,73 triliun,” sebut Dirjen Bina Marga. (Kompu BM/Iwn)(Rw by Gie)

PENGUMUMAN LELANG PROYEK PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA DI PROPINSI JAWA TIMUR 2015

No	Nama Paket	Agency	HPS	Tanggal Download
1	Pengadaan Indukan sapi perah Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Pengembangan Budidaya Sapi Perah	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	9,17 M	17 Sep - 29 Sep 2015
2	Pengadaan sapi perah Lokal (PFH) Kegiatan Peningkaan Produksi Ternak Pengembangan Budidaya Sapi Perah Tahun 2015	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1,03 M	17 Sep - 23 Sep 2015
3	Pengadaan Belanja Peralatan Cabang Olah Raga Aquatik Paket III (Ski Air)	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1,29 M	16 Sep - 23 Sep 2015
4	Pengadaan Belanja Peralatan Cabang Olah Raga Aquatik Paket II (Renang dan Selam)	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1,54 M	16 Sep - 23 Sep 2015
5	Pengadaan Belanja Peralatan Cabang Olah Raga Aquatik Paket I (Dayung dan Layar)	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	2,34 M	16 Sep - 23 Sep 2015
6	Pelatihan Penyegaran Fasilitator Kecamatan / Pendamping Desa	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	5,28 M	15 Sep - 22 Sep 2015
7	Studi Sedimentasi Kawasan Pelawangan dan Pengerukan Kolam Labuh di IPP Puger Kabupaten Jember	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	99,85 jt	15 Sep - 20 Sep 2015
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah IPAL RSUD Dr. Soetomo	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	284,94 jt	15 Sep - 22 Sep 2015
9	Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	8,44 M	15 Sep - 23 Sep 2015
10	Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	5,26 M	15 Sep - 23 Sep 2015
11	PENGADAAN HIBAH ALAT PENYOSOH SORGUM	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	344,5 jt	14 Sep - 18 Sep 2015
12	Pendugaan Geolistrik untuk Penyelidikan Potensi Air Tanah Daerah Sulit Air di Kabupaten Nganjuk	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	99,02 jt	14 Sep - 21 Sep 2015
13	Rehabilitasi Gedung Kantor UPT LLAJ Kediri.	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1,2 M	16 Sep - 20 Sep 2015
14	Pengadaan Rak 370 Perpustakaan PKK Desa/Kelurahan, Pesisir, Pondok Pesantren dan TMMD	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1,38 M	14 Sep - 21 Sep 2015
15	Pengadaan Alat Kedokteran RSUD dr. Soedono Madiun (paket V)	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4,13 M	14 Sep - 21 Sep 2015
16	PENGADAAN MESIN ATDPS (AUTOMATIC TABLET DISPENSING & PACKAGING SYSTEM) RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	3,5 M	14 Sep - 21 Sep 2015
17	Pengadaan Makanan Petugas Jaga Malam	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	822,94 jt	11 Sep - 21 Sep 2015
18	Pengadaan Makanan Dokter Jaga Pagi & Siang	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	543,2 jt	11 Sep - 21 Sep 2015
19	Peningkatan Pelayanan Gizi Rawat Inap Utama di RS (Belanja Bahan Makanan/Sembako)	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	722,59 jt	16 Sep - 22 Sep 2015
20	Pembangunan CCTV Di Wilayah Kerja UPT LLAJ Surabaya, Lamongan, Jember dan Bangkalan	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	969,54 jt	16 Sep - 23 Sep 2015
21	Pembangunan ATCS di UPT LLAJ Tulungagung, Madiun, Malang dan Banyuwangi	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1,6 M	16 Sep - 23 Sep 2015
22	Pengadaan Sapi PO Betina	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1,79 M	11 Sep - 21 Sep 2015
23	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN ( PENGADAAN SERAGAM DINAS, DLL)	UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	894,07 jt	4 Sep - 22 Sep 2015