Tampilkan postingan dengan label E-Proc. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label E-Proc. Tampilkan semua postingan

Kamis, 21 Agustus 2014

Dilema Posisi Pengusaha Bidang Konstruksi

Sedikit menyuplik dan mengulas tulisan di blog sebelah tentang posisi pengusaha bidang konstruksi atau lebih familiar disebut kontraktor atau pemborong yang pada waktu kuliah dulu saya pernah belajar bahwa posisi antara Owner (pemilik proyek) dengan Kontraktor adalah setara, baik hak maupun kewajiban, akan tetapi apakah realisasinya demikian? Selama saya terjun ke lapangan menjadi pelaksana ( di perusahaan milik bapak hehe..) sampai menjadi Kontraktor saya lebih melihat bahwa Owner merupakan pihak yang diposisikan diatas sedangkan Kontraktor merupakan pihak yang diposisikan lebih rendah. Tidak sedikit hal-hal yang lebih memberatkan Kontraktor sehingga cenderung membuat Kontraktor serba salah, seperti memakan buah simalakama.

Kita tengok peaturan pemerintah mengenai kedudukan Owner dan Kontraktor, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa konstruksi:
Pasal 2 menyebutkan bahwa Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa dunia jasa kontruksi harus adil baik secara hak maupun kewajiban masing-masing pihak. Namun kenyataannya ada beberapa peraturan daerah yang dirasa memberatkan pihak Kontraktor selaku Penyedia Jasa, seperti contoh dibawah ini:

“Penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus mengadakan pengecekan/perhitungan konstruksi terhadap semua struktur bangunan proyek. Semua pekerjaan konstruksi yang walaupun telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa pekerjaan kontruksi dan atau direksi pekerjaan (konsultan), apabila mengalami kegagalan konstruksi, maka tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa pekerjaan konstruksi.”

Di peraturan tersebut tertulis jelas, Kontraktor harus melakukan pengecekan/perhitungan terhadap seluruh konstruksi bangunan dari mulai Pondasi sampai struktur atas, jadi kontraktor tidak lagi menjadi “kontraktor” tapi menjadi kontraktor plus perencana, Proyek jenis ini sering disebut “Design & Built”, kontraktor yang mendesign kontraktor pula yang membangun, hal ini jamak terjadi di Proyek-proyek sipil (Jalan, Jembatan, Air) yang perencanaan sebelumnya banyak yang kurang sempurna, setengah jadi bahkan dianggap masih mentah, banyak bagian kontruksi yang tidak bisa dilaksanakan dilapangan sehingga diperlukan perubahan dan design ulang. Setelah kontraktor mendesign ulang baru kemudian kontruksi disetujui untuk dilaksanakan, akan tetapi mengapa bila terjadi kegagalan konstruksi langsung serta merta menyalahkan Kontraktor sebagai penyedia jasa? Padahal kontraktor sudah disuruh menghitung dan mendesign ulang (yang seharusnya tugas perencana), lalu setiap pelaksanaan harus disetujui dan diawasi oleh Owner, loh kok kalo semisal terjadi kegagalan kontruksi yang disalahkan hanya kontraktor?

Memang peraturan tersebut dibuat untuk menuntut kontraktor bekerja lebih hati-hati dan selalu mengedepankan kualitas, akan tetapi bukankah disetiap pekerjaan selalu dilakukan pengawasan dan persetujuan dari owner, seharusnya hal tersebut tetap menjadi pertimbangan, perlu adanya kajian dan analisis terhadap kegagalan yang terjadi, apakah kegagalan murni kesalahan kontraktor akibat metode kerja yang kurang dan spesifikasi bahan yang digunakan tidak sesuai atau memang perencanaan yang kurang tepat, baru kemudian men“judge” siapa sebenarnya yang bersalah. Bukan serta merta langsung main tunjuk semua kegagalan yang terjadi adalah kesalahan kontraktor.

Satu hal lagi, akhir - akhir ini dengan dibukanya kran demokrasi dan reformasi, semua pihak (kurang afdhol kalau disebut satu-persatu) merasa berhak pengawasi, menilai, bahkan men"judge"/mengadili kinerja dan hasil pekerjaan kontraktor, tanpa dibekali pengetahuan teknis, bahkan tanpa memiliki data ( BQ ), spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak kerja mereka langsung menyalahkan, bahkan mengirim laporan ke instansi terkait tanpa klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak kontraktor terkait permasalahan yang dianggap penyelewengn tersebut.

Yang lebih mengerikan lagi ketika suatu kegagalan proyek konstruksi dimasukkan ke ranah hukum ( kriminalisasi kontraktor ), dan ini terjadi pada rekan kontraktor saya.

Namun memang saya melihat hal ini masih dalam kacamata Kontraktor serta pengetahuan dan pengalaman saya yang masih rendah terhadap dunia Kontruksi turut andil dalam pernyataan saya diatas.

Ditulis disaat khawatir terhadap semua yang saya hitung, saya gambar dan saya kerjakan (Gie )

Senin, 10 Maret 2014

Pengumuman Lelang / Tender Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU / Pemerintah Kabupaten Tuban 2014 (tahap 2)

NoNama PaketAgencyHPSTanggal Download
1Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Inspektorat Kabupaten TubanPemerintah Kabupaten Tuban73,96 jt10 Mar - 17 Mar 2014
2PENINGKATAN JALAN PAKIS - WANGUNPemerintah Kabupaten Tuban991,25 jt10 Mar - 17 Mar 2014
3PEMELIHARAAN BERKALA JALAN NGROJO - SIDOTENTREMPemerintah Kabupaten Tuban787,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
4PENINGKATAN JALAN WOTSOGO - JANTINGANPemerintah Kabupaten Tuban991,25 jt10 Mar - 17 Mar 2014
5PENINGKATAN JALAN MAIBIT - PANDANAGUNG (LANJUTAN)Pemerintah Kabupaten Tuban987,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
6PENINGKATAN JALAN GENAHARJO - NGINOPemerintah Kabupaten Tuban987,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
7PENINGKATAN JALAN MERKAWANG - SOTANGPemerintah Kabupaten Tuban837,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
8PENINGKATAN JALAN POROS DESA BANGUNREJO-PRAMBONTERGAYANG (LANJUTAN) KEC. SOKOPemerintah Kabupaten Tuban353,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
9PENINGKATAN JALAN POROS DESA SIMO - PANDANWANGI KEC. SOKOPemerintah Kabupaten Tuban426,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
10PENINGKATAN JALAN KARANGAGUNG - WANGUNPemerintah Kabupaten Tuban878,25 jt10 Mar - 17 Mar 2014
11PENINGKATAN JALAN POROS DESA SIDOASRI - SOKOGRENJENGPemerintah Kabupaten Tuban578,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
12Bronjong Tebing Kali Manyaran Desa Paseyan Ke. JatirogoPemerintah Kabupaten Tuban272,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
13PENINGKATAN JALAN POROS DESA KARANGTENGAH - WONOREJO KEC. JATIROGOPemerintah Kabupaten Tuban446,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
14PENINGKATAN JALAN KEBONAGUNG - SANDINGROWOPemerintah Kabupaten Tuban914,25 jt10 Mar - 17 Mar 2014
15PENINGKATAN JALAN POROS DESA BANGUNREJO - RAHAYUPemerintah Kabupaten Tuban449,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
16PENINGKATAN JALAN POROS DESA MENTORO - PANDANAGUNGPemerintah Kabupaten Tuban353,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
17Rehabilitasi Saluran irigasi DI. Simbatan Kec. Kerek (DAK. Rp. 300.000.000)Pemerintah Kabupaten Tuban332,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
18PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA BANJARAGUNG - BANJARARUMPemerintah Kabupaten Tuban463,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
19Normalisasi dan Pembangunan Plengsengan Avour Rambit Desa Rahayu Kec. SokoPemerintah Kabupaten Tuban487,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
20PENINGKATAN JALAN POROS DESA KESAMBEN - NGINO KECAMATAN PLUMPANG/SEMANDINGPemerintah Kabupaten Tuban537,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
21PENINGKATAN JALAN POROS DESA SIMOREJO - BATURANPemerintah Kabupaten Tuban499,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
22PENINGKATAN JALAN COMPRENG - MRUTUK (LANJUTAN)Pemerintah Kabupaten Tuban430,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
23Normalisasi dan Pembangunan Plengsengan Saluran Mentoro dan Pandanagung Kec. SokoPemerintah Kabupaten Tuban287,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
24Pembuatan Cek Dam Penahan banjir Desa tuwiri Wetan Kec. MerakurakPemerintah Kabupaten Tuban487,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
25PENINGKATAN JALAN POROS DESA BRANGKAL - MARGOREJOPemerintah Kabupaten Tuban544,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
26PENINGKATAN JALAN POROS DESA DAGANGAN - BERINGIN KEC. PARENGANPemerintah Kabupaten Tuban965,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
27bronjong Dusun Krajan Desa Guoterus - Montong Kec. MontongPemerintah Kabupaten Tuban387,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
28Pembuatan Bronjong selatan Jembatan (Mergosari) - Singgahan Kec. SinggahanPemerintah Kabupaten Tuban437,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
29PENINGKATAN JALAN POROS DESA TAWARAN - WONOREJOPemerintah Kabupaten Tuban692,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
30Pembuatan Bronjong Semampir - Singgahan Kec. SinggahanPemerintah Kabupaten Tuban387,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
31PENINGKATAN JALAN BULAK-DINGIL KEC. JATIROGOPemerintah Kabupaten Tuban566,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
32Bronjong Belakang SDN Bangilan 02 Kec. BangilanPemerintah Kabupaten Tuban412,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
33PENINGKATAN JALAN BANCAR-KARANGREJOPemerintah Kabupaten Tuban780,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
34Pembuatan Bronjong Kali Klero Kec. SemandingPemerintah Kabupaten Tuban387,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
35Bronjong tebing Kali Prak Desa Karangtengah Kec. JatirogoPemerintah Kabupaten Tuban277,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
36Pembangunan Bronjong Anak Sungai Kening Desa Soko Grenjeng Kec. KenduruanPemerintah Kabupaten Tuban387,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
37PENINGKATAN JALAN POROS DESA SARIGEDE - BABATANPemerintah Kabupaten Tuban600,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
38PENINGKATAN JALAN NGAMPELREJO - CINGKLUNG KEC. BANCARPemerintah Kabupaten Tuban730,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
39Pembangunan Bronjong Kali gede Kec. SenoriPemerintah Kabupaten Tuban967,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
40Pembangunan Bronjong Kali Kulon Desa kujung Kec. WidangPemerintah Kabupaten Tuban387,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
41Pembangunan Bronjong Kali Desa Bader Kecamatan JatirogoPemerintah Kabupaten Tuban237,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
42PEMELIHARAAN BERKALA JALAN POROS DESA KABLUKAN - BATE KEC. BANGILANPemerintah Kabupaten Tuban436,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
43PEMELIHARAAN BERKALA JALAN GLONDONG - SUMBERARUMPemerintah Kabupaten Tuban578,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
44PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BEJI - MENTOSOPemerintah Kabupaten Tuban764,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
45PEMELIHARAAN BERKALA JALAN POROS DESA PULOGEDE - TANJANG KEC. TAMBAKBOYOPemerintah Kabupaten Tuban363,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
46PEMELIHARAAN BERKALA JALAN POROS DESA PACING - WUKIRHARJOPemerintah Kabupaten Tuban536,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
47Pembangunan bronjong avour jambon kecamatan tubanPemerintah Kabupaten Tuban387,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
48Normalisasi Saluran Kedung Kayen Kec. KerekPemerintah Kabupaten Tuban287,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
49perbaikan drainase kotaPemerintah Kabupaten Tuban287,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
50pemasangan LPJU ruas jalan guwoterus-wisata air terjun nglirip kecamatan singgahanPemerintah Kabupaten Tuban362,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
NoNama PaketAgencyHPSTanggal Download
51PEMELIHARAAN BERKALA JALAN POROS DESA SAMBONG LOMBOK - KEDUNG JAMBANGAN KECAMATAN BANGILANPemerintah Kabupaten Tuban536,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
52pemasangan LPJU ruas jalan semanding-prunggahan kec. semandingPemerintah Kabupaten Tuban507,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
53PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PAKIS - DERMAWU HARJO KEC. GRABAGANPemerintah Kabupaten Tuban326,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
54pemasangan LPJU ruas jalan kecamatan parenganPemerintah Kabupaten Tuban737,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
55PEMELIHARAAN BERKALA JALAN POROS DESA JAMPRONG - GUNUNG WANGON KEC. KENDURUANPemerintah Kabupaten Tuban702,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
56pemasangan LPJU ruas jalan kecamatan jenuPemerintah Kabupaten Tuban737,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
57pemasangan LPJU ruas jalan pakah - pucanganPemerintah Kabupaten Tuban362,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
58PELEBARAN JALAN SEMANDING - BEKTIHARJO KECAMATAN SEMANDINGPemerintah Kabupaten Tuban887,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
59pemasangan LPJU ruas jalan kecamatan kerekPemerintah Kabupaten Tuban550 jt10 Mar - 17 Mar 2014
60pemasangan LPJU ruas jalan kecamatan singgahanPemerintah Kabupaten Tuban362,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
61PEMBANGUNAN JEMBATAN SELATAR II KECAMATAN PALANGPemerintah Kabupaten Tuban412,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
62PEMBANGUNAN JEMBATAN SELATAR I KECAMATAN PALANGPemerintah Kabupaten Tuban412,5 jt10 Mar - 17 Mar 2014
63pemasangan LPJU ruas jalan kecamatan senoriPemerintah Kabupaten Tuban550 jt10 Mar - 17 Mar 2014
Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat di lihat di : http://www.lpse.tubankab.go.id/eproc/

Senin, 30 April 2012

LKPP : 25 instansi Sudah Laksanakan E-Proc Untuk Minimalkan KKN

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi LKPP Prof. Himawan Adinegoro di Jakarta, pada Selasa (12/5) menyatakan, pelaksanaan e-procurement ini merupakan transformasi mekanisme pengadaaan nasional melalui lelang secara manual. Sejauh ini sejak pertengahan tahun 2008 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sudah berhasil mengimplementasikan pelaksanaan e-procurement di 25 instansi.
Lebih lanjut Himawan memaparkan bahwa E-Procurement dikembangkan sejak tahun 2008 oleh Bappenas (sebelum LKPP terbentuk) bekerjasama dengan USAID dengan menggunakan sistem aplikasi open source, free license, free of charge dan full support . Kemudian strategi implementasinya dilakukan secara mandiri dan tersebar, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah melalui pembentukan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) oleh masing-masing instansi yang bersangkutan.
Lima wilayah yaitu Jabar, Jatim, Gorontalo, Kalteng dan Sumbar ditetapkan sebagai proyek percontohan, yang kemudian diikuti oleh tiga wilayah, yaitu Kepulauan Riau, DIY dan Kota Makassar yang diwujudkan melalui kemitraan dan kerjasama dengan Bappenas.
Himawan menegaskan bahwa salah satu tujuan utama penerapan sistem e-procurement adalah menciptakan sebuah pasar pengadaan yang besar dan terbuka atau transparan, konsisten, rigid dan akuntabel sehingga mampu mengurangi terjadinya praktek KKN. "LKPP menilai pasar pengadaan nasional yang besar dengan partisipasi banyak pelaku usaha akan menciptakan kompetisi yang tinggi dan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas dan efisiensi harga," pungkasnya.
Dampak positif pun akan dialami oleh penyedia jasa karena banyak biaya yang dapat dihemat, seperti biaya transportasi, akomodasi dan konsolidasi, biaya cetak dokumen sehingga alokasi uang dapat lebih diarahkan pada optimalisasi penurunan nilai jual barang dan jasa yang ditawarkan.
Pada sisi pengguna maka dapat dipastikan memiliki lebih banyak pilihan dan mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik, yang timbul sebagai akibat dari kompetisi yang sehat dan ketat berkait sifat lelang yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang tak sebatas lokal saja
Kondisi ini berbanding terbalik dengan lelang sistem konvensional yang sarat dengan berbagai kelemahan yang dimanfaatkan, baik itu oleh oknum panitia lelang maupun oleh penyedia. Oleh sebab itu hingga kini LKPP masih melaksanakan proses inisiasi implementasi pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Selain 25 instansi baik ditingkat pusat maupun daerah yang telah mengimplementasikan e-procurement, ada 7 2 instansi masih dalam tahap inisiasi," ujar Himawan.

Selasa, 21 Februari 2012

SEKILAS TENTANG PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK / E- PROCUREMENT



Pengadaan Secara Elektronik

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik mengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003, dan terhadap semua informasi, transksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-Tendering atau e-Purchasing:
Photobucket
  1. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
  2. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 
Tujuan Pengadaan Secara Elektronik
Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:
  1. Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas;
  2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
  3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
  4. Mendukung proses monitoring dan audit.
  5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

E-Tendering
  1. Ruang lingkup e-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
  2. Para pihak yang terlibat dalam e-Tendering adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa.
  3. Aplikasi e-Tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
  4. E-Tendering dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
  5. ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat.
  6. Sistem Pengadaan Secara Elektornik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan interoperabilitas dan intergerasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP;
    2. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang ditetapkan oleh LKPP; dan
    3. bebas lisensi (free lisence)
Photobucket


E-Purchasing
  1. E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:
    1. terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; dan
    2. efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna.
  2. Sistem katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/jasa.
  3. Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP di lakukan dengan membuat frame work contact dengan penyedia barang/jasa
  4. Barang/jasa yang di informasikan pada sistem katalog elektronik di tentukan oleh LKPP

Fitur e-Audit
Beberapa instansi saat ini telah mengimplementasikan sistem pengadaan berbasis teknologi informasi (e-Procurement) yang di fasilitasi oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan bagi dunia auditing, dimana dalam proses e-Procurement bisa di katakan penggunaan kertas telah di kurangi. LKPP sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mulai tahun 2009 bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan e-Audit (modul dalam SPSE) suatu alat bantu auditor yang untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE.
Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan bagi dunia auditing, dimana dalam proses e-Procurement bisa di katakan penggunaan kertas telah di kurangi. LKPP sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mulai tahun 2009 bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan e-Audit (modul dalam SPSE) suatu alat bantu auditor yang untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE.
Pengguna e-Audit yaitu:
  1. Auditor Internal;
  2. Auditor Eksternal.
Karakteristik e-Audit yaitu:
  1. PPK, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa, berinteraksi langsung dengan perangkat teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
  2. Auditor tidak lagi melakukan audit secara manual, tetapi secara elektronik yaitu dengan alat bantu.

Persyaratan Umum e-Audit

Pelaksanaan audit terhadap paket pengadaan yang di lelangkan melalui LPSE kedepannya memungkinkan auditor untuk melakukan audit:
  1. Selama proses pengadaan (on the spot/real time); atau
  2. Setelah proses pengadaan (post audit).

Fasilitas e-Audit

Dalam e-Audit fasilitas yang tersedia yaitu:
  1. memungkinkan auditor untuk melakukan lazimnya fungsi-fungsi audit, seperti, tetapi tidak terbatas, membandingkan antara data/informasi tertentu dengan data/informasi lainnya.
  2. memungkinkan auditor mengambil data dari database LPSE, kemudian menyimpannya ke dalam database tertentu untuk kepentingan audit, memasukkan data dari lapangan ke database, dan melakukan fungsi-fungsi sebagaimana lazimnya suatu kegiatan audit.
  3. memungkinkan adanya kolaborasi antara auditor dengan auditee dalam proses audit sehingga beberapa hal yang tidak jelas dapat dikomunikasikan dan didokumentasikan.
  4. memungkinkan auditor menyampaikan summary dan informasi-informasi hasil audit yang penting ditindaklanjuti oleh auditee. Beberapa summary dimaksud sebagai berikut:
    1. Temuan Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Nomor, Kode Temuan, Nama Temuan, Uraian Temuan, Nilai Temuan, Kriteria, Penyebab, Akibat);
    2. Rekomendasi (Nomor, Kode Rekomendasi, Nama Rekomendasi, Uraian Rekomendasi);
    3. Tanggapan Objek;
    4. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya (Nomor, Uraian).
  5. memungkinkan auditee menyampaikan tindak-lanjut hasil audit sehingga auditor dapat memonitor tindak-lanjut temuan audit.
  6. memungkinkan disajikannya summary hal-hal yang terkait dengan audit untuk kepentingan penyusunan kebijakan pengadaan selanjutnya dan untuk kepentingan peningkatan kapasitas auditor.
  7. e-Audit dapat menyimpan data auditor yang menggunakan LPSE untuk kepentingan pelacakan dan peningkatan kapasitas auditor. Beberapa data tersebut adalah:
    1. Kode/nama lembaga audit;
    2. Kode/nama lembaga/satuan Kerja yang diaudit ;
    3. Nama paket yang diaudit ;
    4. Identitas surat tugas (nomor, tanggal);
    5. Tim audit (NIP, nama, peran);
    6. Tanggal audit (tanggal mulai, tanggal selesai);
    7. Lingkup audit. 

    (Sumber : LKPP by Gie)