Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi LKPP Prof.
Himawan Adinegoro di Jakarta, pada Selasa (12/5) menyatakan, pelaksanaan
e-procurement ini merupakan transformasi mekanisme pengadaaan nasional
melalui lelang secara manual. Sejauh ini sejak pertengahan tahun 2008
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sudah berhasil
mengimplementasikan pelaksanaan e-procurement di 25 instansi.
Lebih lanjut Himawan memaparkan bahwa E-Procurement dikembangkan
sejak tahun 2008 oleh Bappenas (sebelum LKPP terbentuk) bekerjasama
dengan USAID dengan menggunakan sistem aplikasi open source, free
license, free of charge dan full support . Kemudian strategi
implementasinya dilakukan secara mandiri dan tersebar, mulai dari
pemerintah pusat hingga daerah melalui pembentukan LPSE (Layanan
Pengadaan Secara Elektronik) oleh masing-masing instansi yang
bersangkutan.
Lima wilayah yaitu Jabar, Jatim, Gorontalo, Kalteng dan Sumbar
ditetapkan sebagai proyek percontohan, yang kemudian diikuti oleh tiga
wilayah, yaitu Kepulauan Riau, DIY dan Kota Makassar yang diwujudkan
melalui kemitraan dan kerjasama dengan Bappenas.
Himawan menegaskan bahwa salah satu tujuan utama penerapan sistem
e-procurement adalah menciptakan sebuah pasar pengadaan yang besar dan
terbuka atau transparan, konsisten, rigid dan akuntabel sehingga mampu
mengurangi terjadinya praktek KKN. "LKPP menilai pasar pengadaan
nasional yang besar dengan partisipasi banyak pelaku usaha akan
menciptakan kompetisi yang tinggi dan akan berdampak positif pada
peningkatan kualitas dan efisiensi harga," pungkasnya.
Dampak positif pun akan dialami oleh penyedia jasa karena banyak
biaya yang dapat dihemat, seperti biaya transportasi, akomodasi dan
konsolidasi, biaya cetak dokumen sehingga alokasi uang dapat lebih
diarahkan pada optimalisasi penurunan nilai jual barang dan jasa yang
ditawarkan.
Pada sisi pengguna maka dapat dipastikan memiliki lebih
banyak pilihan dan mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan
kualitas yang lebih baik, yang timbul sebagai akibat dari kompetisi yang
sehat dan ketat berkait sifat lelang yang dapat diikuti oleh semua
penyedia jasa yang tak sebatas lokal saja
Kondisi ini berbanding terbalik dengan lelang sistem konvensional
yang sarat dengan berbagai kelemahan yang dimanfaatkan, baik itu oleh
oknum panitia lelang maupun oleh penyedia. Oleh sebab itu hingga kini
LKPP masih melaksanakan proses inisiasi implementasi pengadaan barang
jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) baik di tingkat pusat
maupun daerah.
"Selain 25 instansi baik ditingkat pusat maupun daerah yang telah
mengimplementasikan e-procurement, ada 7 2 instansi masih dalam tahap
inisiasi," ujar Himawan.
Tampilkan postingan dengan label LKPP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label LKPP. Tampilkan semua postingan
Senin, 30 April 2012
Selasa, 21 Februari 2012
SEKILAS TENTANG PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK / E- PROCUREMENT
| Pengadaan Secara Elektronik |
Pengadaan barang/jasa pemerintah pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik mengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003, dan terhadap semua informasi, transksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-Tendering atau e-Purchasing:
- E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
- E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
| Tujuan Pengadaan Secara Elektronik |
- Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas;
- Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- Mendukung proses monitoring dan audit.
- Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
| E-Tendering |
- Ruang lingkup e-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
- Para pihak yang terlibat dalam e-Tendering adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa.
- Aplikasi e-Tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
- E-Tendering dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat.
- Sistem Pengadaan Secara Elektornik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan interoperabilitas dan intergerasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP;
- mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang ditetapkan oleh LKPP; dan
- bebas lisensi (free lisence)
| E-Purchasing |
- E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:
- terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; dan
- efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna.
- Sistem katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/jasa.
- Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP di lakukan dengan membuat frame work contact dengan penyedia barang/jasa
- Barang/jasa yang di informasikan pada sistem katalog elektronik di tentukan oleh LKPP
| Fitur e-Audit |
Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan bagi dunia auditing, dimana dalam proses e-Procurement bisa di katakan penggunaan kertas telah di kurangi. LKPP sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mulai tahun 2009 bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan e-Audit (modul dalam SPSE) suatu alat bantu auditor yang untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE.
Pengguna e-Audit yaitu:
- Auditor Internal;
- Auditor Eksternal.
- PPK, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa, berinteraksi langsung dengan perangkat teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- Auditor tidak lagi melakukan audit secara manual, tetapi secara elektronik yaitu dengan alat bantu.
| Persyaratan Umum e-Audit |
Pelaksanaan audit terhadap paket pengadaan yang di lelangkan melalui LPSE kedepannya memungkinkan auditor untuk melakukan audit:
- Selama proses pengadaan (on the spot/real time); atau
- Setelah proses pengadaan (post audit).
| Fasilitas e-Audit |
Dalam e-Audit fasilitas yang tersedia yaitu:
- memungkinkan auditor untuk melakukan lazimnya fungsi-fungsi audit, seperti, tetapi tidak terbatas, membandingkan antara data/informasi tertentu dengan data/informasi lainnya.
- memungkinkan auditor mengambil data dari database LPSE, kemudian menyimpannya ke dalam database tertentu untuk kepentingan audit, memasukkan data dari lapangan ke database, dan melakukan fungsi-fungsi sebagaimana lazimnya suatu kegiatan audit.
- memungkinkan adanya kolaborasi antara auditor dengan auditee dalam proses audit sehingga beberapa hal yang tidak jelas dapat dikomunikasikan dan didokumentasikan.
- memungkinkan auditor menyampaikan summary dan informasi-informasi hasil audit yang penting ditindaklanjuti oleh auditee. Beberapa summary dimaksud sebagai berikut:
- Temuan Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Nomor, Kode Temuan, Nama Temuan, Uraian Temuan, Nilai Temuan, Kriteria, Penyebab, Akibat);
- Rekomendasi (Nomor, Kode Rekomendasi, Nama Rekomendasi, Uraian Rekomendasi);
- Tanggapan Objek;
- Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya (Nomor, Uraian).
- memungkinkan auditee menyampaikan tindak-lanjut hasil audit sehingga auditor dapat memonitor tindak-lanjut temuan audit.
- memungkinkan disajikannya summary hal-hal yang terkait dengan audit untuk kepentingan penyusunan kebijakan pengadaan selanjutnya dan untuk kepentingan peningkatan kapasitas auditor.
- e-Audit dapat menyimpan data auditor yang menggunakan LPSE untuk kepentingan pelacakan dan peningkatan kapasitas auditor. Beberapa data tersebut adalah:
- Kode/nama lembaga audit;
- Kode/nama lembaga/satuan Kerja yang diaudit ;
- Nama paket yang diaudit ;
- Identitas surat tugas (nomor, tanggal);
- Tim audit (NIP, nama, peran);
- Tanggal audit (tanggal mulai, tanggal selesai);
- Lingkup audit.
(Sumber : LKPP by Gie)
Langganan:
Postingan (Atom)