Tampilkan postingan dengan label peraturan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label peraturan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 20 Agustus 2014

MENTERI PU MERESMIKAN PENDIRIAN BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI INDONESIA

Jakarta, 19/08/14 (BP Konstruksi) – Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, hari ini Selasa (19/08) menghadiri sekaligus meresmikan pendirian Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI). Pendirian Badan ini didasari pada kebutuhan penyelesaian sengketa yang rawan terjadi pada kontrak konstruksi.

“Kontrak konstruksi itu berbeda dengan kontrak-kontrak yang lain. Sifatnya dinamis, berdurasi relatif panjang, kompleks dengan kemungkinan perubahan harga dan ukuran yang bisa berubah sewaktu-waktu adalah faktor yang membedakannya”, ungkap Djoko Kirmanto.

Bahkan ketika sampai ke Pengadilan, penyelesaian sengketa bisa berlarut-larut dan lama. Imbasnya adalah terhambatnya proyek pembangunan Infrastruktur yang berarti merugikan rakyat.

“Bukan berarti selama ini belum ada Badan yang mengurusi sengketa, sebab memang telah ada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Hanya saja belum ada yang khusus menangani persoalan konstruksi yang lebih rumit”, terang Menteri PU. Dengan adanya BADAPSKI ini diharapkan menjadi solusi penyelesaian sengketa konstruksi dengan cepat, murah, berkepastian hukum dan tidak merusak hubungan antara para pihak yang bersengketa.

Hanya saja menurut Menteri PU, harus dipastikan kredibilitas dari para pendiri BADAPSKI ini. Karena kepercayaan yang menjadi modal dasar baik pada saat mulai sengketa hingga akhirnya saat menyelesaikan sengketa itu sendiri. “Dan harus dipastikan bahwa prinsipnya bukan mencari kemenangan pihak tertentu, tapi mencari keadilan”, tegas Djoko Kirmanto.

BADAPSKI didirikan oleh berapa tokoh bidang hukum dan konstruksi terkemuka dan terpercaya antara lain : Abdul Rahman Saleh (Mantan Jaksa Agung), Hikmahanto Juwana, Hadiman, Roesdiman, Satya Arinanto, Wiratwan Wangsadinata, Sudarto, Bintang Perbowo, Agus Rahardjo, Hediyanto W. Husaini, Amad Sudiro, Sarwono Hardjomuljadi, Firman Wijaya, dan Erie Heriadi.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto W. Husaini mengatakan pendirian BADAPSKI adalah salah satu usaha menyiapkan keterbukaan pasar di ASEAN pada 2015 nanti (MEA). “Pelaku jasa konstruksi kita harus bekerja dalam kondisi yang nyaman dan kondusif untuk bisa bersaing”, ujar Hediyanto.

Sedangkan pakar hukum terkemuka, Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa arbitrase menjadi solusi selain harus ‘habis-habisan’ di pengadilan. Bahkan sangat dimengerti apabila ahli konstruksi turut berperan dalam proses arbitrase ini, dengan asumsi apabila suatu persoalan tidak diserahkan kepada ahlinya justru menunggu kehancuran akannya.

“BADAPSKI memberi pilihan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, dan atau Alternatif Penyelesaian sengketa dalam bentuk Dewan Sengketa (dispute board)”, tambah Staf Khusus Menteri PU Sarwono Hardjomuljadi. Dispute board ini bahkan telah menjadi bagian dari standar bidding dokumen pada proyek-proyek dengan pinjaman luar negeri.

Selain rapat pendirian, dilakukan juga penandatangan Deklarasi Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia oleh Menteri Pekerjaan Umum dan seluruh tokoh sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia telah mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mencantumkan alternatif penyelesaian sengketa di samping arbitrase dan litigasi.

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pembina sektor konstruksi mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi dalam penyelesaian sengketa konstruksi, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (tw/hl)/Rw by Gie

Senin, 06 Februari 2012

CARUT MARUT DAN DUALISME LPJKN YANG TAK KUNJUNG USAI : Dunia Konstruksi Indonesia Dibuat Ruwet Lembaga Pembuat Regulasi, Pemerintah Tidak Mau Turun Tangan

Gajah bertarung melawan gajah, landak mati ditengah-tengah, mungkin itulah peribahasa yang bisa menggambarkan kondisi dunia konstruksi di Indonesia sekarang ini. LPJKN sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengemban amanat membina, mengembangkan, serta membuat regulasi di dunia konstruksi mengalami dualisme yang tak kunjung habis.
Perseteruan ini dimulai dengan adanya peraturan pemerintah ( Menteri PU ) untuk merombak LPJKN menjadi lembaga yang lebih kredibel, merombak susunan pengurus dengan mengambil unsur-unsur Pemerintah, Asosiasi dan Profesional. Akan tetapi, setelah Proses rekrutmen selesai, dan terpilih pengurus baru, pengurus lama berontak karena mayoritas tidak masuk dalam kepengurusan yang baru. Repotnya, para pengurus lama ini mengantongi Hak Cipta dari merek, Logo, Sistem Informasi, SIMJAKON dan SIMOLI. Mereka kemudian mengeluarkan pengumuman, maklumat, serta ancaman agar LPJK baru produk pemerintah agar tidak serta merta mengakuisisi produk mereka. Dengan adanya maklumat dan pengumuman tersebut otomatis database badan usaha, tenaga ahli, tenaga trampil dan lain-lain yang sudah tersimpan di LPJK lama ( LPJK Arteri ) tidak bisa diadopsi ataupun diambil oleh LPJK Baru ( LPJK Pemerintah / Iskandarsyah ). Penulis Juga sempat mengecek data di situs LPJK Baru yang dibuat hampir sama dengan yang Lama, yaitu www.lpjk.net ( yang lama www.lpjk.org), sebagian data perusahaan memang sudah masuk, tetapi banyak yang tidak lengkap, mulai kualifikasi, pengalaman, dll banyak yang kosong.
Nah kalau dipaksakan pengurusan sertifikasi Asosiasi, Badan usaha, tenaga ahli, tenaga terampil, dll mau dibuat berdasarkan data apa? betapa repot dan ribetnya kalau dari asosiasi, Badan usaha, dll harus memasukkan kembali data-data tersebut ke database LPJK yang baru.
Belum lagi keruwetan apabila nantinya LPJK Lama juga mengeluarkan Sertifikat Badan Usaha, dll, pada proses tender / lelang pekerjaan tentu akan terjadi beda tafsir yang dapat menimbulkan kericuhan. Menurut pendapat penulis, sekaranglah waktunya pemerintah dalam hal ini menteri PU agar segera mengambil sikap untuk mengakhiri konflik ini, kapan dunia konstruksi bisa maju kalau dari pembuat regulasinya saja terjadi dualisme.
Dalam hal ini penulis yang juga sebagai pelaku di dunia konstruksi amat sangat dibingungkan dengan hal ini, bagaimana tidak, sertifikat sudah hampir kadaluarsa dan harus segera diregistrasi, lembaga yang meregistrasi masih ribut dan belum jelas, padahal tender/lelang pekerjaan sudah didepan mata..
Waalahu A'lam..

Rabu, 16 November 2011

LPJK Segera Terbitkan Blanko SBU, SKA dan SKT Baru



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2011—2015 akan segera menerbitkan peraturan lembaga tentang pelaksanaan operasional terkait dengan proses registrasi maupun hrregistrasi badan usaha jasa konstruksi  serta pencetakan blanko untuk sertifikat SBU, SKA maupun SKT sebagaimana Surat Edaran Menteri No. 9/2011 yang diterbitkan Oktober lalu.

Wakil Ketua LPJK Nasional Putut Marhayudi mengatakan hal tersebut, Selasa (8/11), di Jakarta. "Sedang dalam proses penyusunan. Nantilah dijelaskan (poin-poinnya). Sama sekali tidak ada kendala dalam hal tersebut. Tapi percayalah, secepatnya akan selesai. Bulan ini pasti selesai,” kata Putut melalui pesan singkatnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri PU dalam Surat Edaran No. 9 Tahun 2011 yang diterbitkan Oktober lalu menegaskan beberapa hal terkait proses pelelangan proyek untuk tahun 2012, proses evaluasi pelelangan terhadap kontrak penawaran yang proporsional dan tidak banting-bantingan, serta penggunaan sertifikasi badan usaha dalam pekerjaan 2012.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Goeritno berharap pengaturan untuk mengimplementasikan SE Menteri PU segera diselesaikan mengingat proses tender 2012 siap dilaksanakan November ini.
 “LPJK harus segera terbitkan pengaturan lembaga yang isinya memuat tentang operasional dari Surat Edaran Pak Menteri,” ujar Bambang, Jakarta, hari ini.

Menurut dia, LPJK juga perlu mencetak blanko sertifikat badan usaha (SBU), sertifikat keterampilan kerja (SKT), dan sertifikat keahlian kerja (SKA) yang nantinya akan dipergunakan dalam proses penawaran tender.

Bambang menambahkan berdasarkan pantauannya di lapangan sudah banyak asosiasi dan atau pemohon yang ingin memperpanjang atau mengajukan sertifikat baru untuk mengikuti lelang. “Blanko sertifikat baru harus segera dicetak nanti tinggal pergunakan itu.”

Berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 proses pelelangan proyek 2012 di Kementerian dapat segera dilaksanakan pada November tahun ini. Untuk mengatur secera lebih rinci pelelangan 2012, Menteri PU mengeluarkan Surat Edaran No 9/2011.

Menteri PU juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri No 7/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang juga akan dijadikan landasan dalam proses pelelangan.

Dengan adanya aturan tersebut, harga penawaran tender proyek akan dilihat secara lebih konsisten. Penawaran harus betul-betul bertanggung jawab dan tidak sekedar menawarkan dengan harga terendah karena harga penawaran tidak boleh lebih rendah dari 80% harga penawaran sementara.

“Peraturan itu akan diberlakukan pada tender 2012 untuk menghindari banting-bantingan harga," tutup Putut.(bio/ean) (gie)