Rabu, 29 Januari 2014

Presiden SBY : Diperlukan Titik Temu antara Konstruksi dengan Industri Bahan Konstruksi

Pemerintah bersama swasta perlu menciptakan titik temu antara sektor jasa konstruksi dan sektor industri bahan-bahan konstruksi, khususnya yang bahan bakunya diproduksi dalam negeri. Integrasi kedua sektor akan memperkuat daya saing Indonesia karena menjadi lebih murah, lebih tinggi mutunya dan bisa juga lebih ramah lingkungan.


Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutarakan hal tersebut saat berbicara dalam Musyawarah Nasional Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (Munas Gapensi) ke-13 dan Rapat Koordinasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional di Sanur, Bali pada Senin (20/1).


SBY mengungkapkan, untuk menerapkan itu semua harus ada keterpaduan kebijakan dan tindakan yang mengarah kepada kemandirian dan keunggulan konstruksi yang didukung industri dalam negeri supaya perkembangannya bisa berkelanjutan.

" Saya mempunyai keyakinan bahwa kalau ini berjalan seperti direncanakan, maka dalam beberapa tahun lagi kekuataan sektor konstruksi yang inklusif ini akan menjadi semakin kokoh," ujarnya.

Dia melanjutkan, pertumbuhan sektor konstruksi Indonesia cukup tinggi yaitu 7-8 persen per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB juga meningkat signifikan dalam kurun lima tahun terakhir dari 7,7 persen menjadi 10,25 persen.

Selain itu, sektor konstruksi juga mampu menyerap tenaga kerja hampir lima persen dari angkatan kerja nasional. Menurut Presiden, jumlah ini cukup krusial untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan pengangguran.

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga menerangkan pentingnya sektor konstruksi dalam penyediaan infrastruktur. Banyak infrasttuktur yang telah dibangun oleh penyedia jasa konstruksi lokal. Hal tersebut betkontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Berdasarkan penilaian World Economic Forum, posisi Indonesia meningkat dari 55 pada 2009 menjadi ranking 38 pada 2013.

" Kedepan , kita akan terua memacu pembangunan infrastruktur di seluruh nusantara, baik yang dibiayai pemerintaj ataupun dibiayai bersama dengan swasta," lanjutnya.


Untuk merealisasikan hal tersebut, di samping tetap berupaya mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur 5-6 persen dari PDB, Pemerintah telah menetapkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dengan total investasi Rp4.500 triliun.

Dari total investasi tersebut, Rp2.300 triliun diantaranya merupakan investasi infrastruktur yang tersebar pada enam koridor ekonomi Indonesia. Presiden mengatakan, semua kegiatan MP3EI tentunya juga memerlukan dukungan dan kemampuan jasa konstruksi untuk mengerjakannya.

" Artinya, demand jasa konstruksi di masa mendatang akan terus meningkat, sehingga tugas kita selanjutnya adalah tersedianya kemampuan supply pelaku konstruksi yang handal termasuk ketersediaan bahan baku konstruksi yang dihasilkan pelaku industri," jelas SBY. (rnd)(rw by Gie)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar