Minggu, 14 Juni 2015

Kementerian PUPR Apresiasi Kinerja LPJK Nasional Dan Provinsi Tahun 2011-2015

Dengan banyaknya jumlah Penyedia jasa yang ada di Indonesia serta sejumlah permasalahan birokrasi, dan komitmen terkait transparansi anggaran dan pemberantasan korupsi, akan menjadi tantang bersama yang harus dihadapi oleh seluruh stakeholder jasa konstruksi ke depan.


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengapresiasi kinerja LPJK-Provinsi yang di nilai semakin baik dari tahun ke tahun.
“Pengurus Lembaga baik yang di tingkat pusat maupun di tingkat Provinsi bersama sama bahu membahu, kompak dan solid untuk memajukan jasa konstruksi di Indonesia dengan penuh komitmen.” tutur Staf Ahli Menteri PUPR bidang Hubungan Antar Lembaga Mirna Amin pada Forum Komunikasi dan Silaturahmi LPJK Seluruh Indonesia,  Jumat (05/06) di Manado.
Mirna Amin mengatakan, pertumbuhan usaha jasa konstruksi ke depan akan semakin cerah dan semakin menjanjikan karena kecenderungan peningkatan permintaan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah tanah air.
Diketahui, Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian terkait didaulat untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan di seluruh wilayah nusantara. Tentu cita-cita tersebut dapat terlaksana beriringan dengan kesiapan kondisi sektor jasa konstruksi yang harus semakin berkompeten dan berdayasaing.
"Kita sama-sama mengetahui bahwa kebutuhan belanja infrastruktur tahun 2015 hingga 2019 yakni sebesar 4.796 trilyun, sedangkan untuk kebutuhan 2015 sebesar 290,3 trilyun,  Kementerian PUPR diamanahi di tahun 2015 sebesar 118 T", Ujar Mirna.
"Masyarakat jasa konstruksi agar merapatkan barisan, bekerjasama agar tantangan tersebut dapat di lewati dengan baik dan target percepatan pembangunan infrastruktur tercapai", kata Mirna.
Lebih lanjut, Mirna mengatakan bahwa terdapat 3 hal penting yang terkait isu kelembagaan yang harus bersama-sama diperhatikan, yaitu, Proses rekrutmen pengurus LPJK periode 2015-2019 akan segera dilaksanakan.
Untuk LPJKN ditargetkan bulan Agustus sudah dapat dilantik oleh Menteri dan untuk LPJK-P selambat-lambatnya bulan Desember sudah terbentuk kepengurusan. Rencana perubahan UUJK yang merupakan inisiatif DPR RI dan masuk kedalam undang-undang prioritas kedalam Program Legislasi Nasional tahun 2015.
"Ditjen Bina Konstruksi telah membentuk Tim Penyiapan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan pernah mendiskusikan pokok-pokok bahasan secara umum dengan pakar serta perguruan tinggi. DPR RI pun telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) UU Jasa Konstruksi di 3 provinsi yakni Sumatera Utara, Bali dan Jawa Timur serta meminta masukan dari LPJKN, GAPENSI, GAPEKSINDO, AKI, GAPENRI, INKINDO, dan PERKINDO", lanjut Mirna.

Peningkatan Kapasitas Pelaku Jasa Konstruksi Nasional
Kementerian PUPR tidak tinggal diam untuk terus mengusahakan agar kapasitas pelaku penyedia jasa konstruksi di Indonesia meningkat,  terdapat 3 paket kebijakan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha jasa konstruksi nasional.
yang diutarakan Mirna,  diantaranya : Paket kebijakan yang terkait dengan rantai pasok usaha jasa konstruksi antara lain adalah dengan mendorong usaha jasa konstruksi yang bersifat umum agar lebih memfokuskan diri dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan konstruksi dan pengendali seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok konstruksi.
Sedangkan untuk usaha yang spesialis, kedepan Pemerintah akan mendorong usaha spesialis untuk memiliki keahlian dalam teknologi tertentu dan dapat menyelesaikan sebagian pekerjaan konstruksi sesuai dengan keahliannya.
Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong terciptanya kontraktor/konsultan di tingkat lokal daerah yang memiliki daya saing, dan dapat menjadi pelaku pembangunan daerah yang handal.
Berkaitan dengan kebijakan segmentasi pasar, saat ini sudah dibuat pengaturan bahwa paket pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 2.5 Milyar sampai dengan Rp. 50 Milyar dipersyaratkan hanya untuk pelaksanaan konstruksi kualifikasi usaha menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat. Ketentuan tersebut dikecualikan apabila tidak tersedianya penyedia jasa dengan kualifikasi menengah yang memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, pengalaman, dan fasilitas lain yang diperlukan; Jumlah penyedia jasa dengan kualifikasi menengah tidak memenuhi untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak dapat dipenuhi/ dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi menengah.
Berkaitan dengan kebijakan pemaketan pekerjaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan penyerapan anggaran serta pertumbuhan ekonomi telah dibuat suatu kebijakan regrouping paket pada Tahun Anggaran 2016 menjadi 50% dari jumlah paket Tahun Anggaran 2015.
Tentunya kebijakan pemaketan tersebut  dilakukan  dengan tetap mempertimbangkan keterlibatan kontraktor kualifikasi kecil dan menengah dalam suatu sistem rantai pasok sebagaiman sudah dijelaskan sebelumnya.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Kelembagaan ini meyakinkan bahwa paket kebijakan yang direncanakan oleh Pemerintah tersebut membutuhkan peran LPJK-P sebagai mitra strategis Pemerintah untuk menyampaikan ke masyarakat jasa konstruksi. Peran LPJK-P diharapkan dapat lebih konkrit dalam mengembangkan kemampuan pelaku usaha jasa konstruksi, utamanya agar dapat bersaing di era pemberlakuan pasar tunggal, baik di kawasan regional ASEAN maupun global .( pu.go.id rw by gie)

PENGUMUMAN PENGADAAN JASA

Informasi Lelang
Kode Lelang1935415
Nama Lelang (Lelang Ulang)Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kerek
Keterangan
Tahap Lelang Saat iniPengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Upload Dokumen Penawaran
AgencyPemerintah Kabupaten Tuban
Satuan KerjaDinas Kesehatan
KategoriPekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaane-Lelang Pemilihan LangsungMetode KualifikasiPascakualifikasi
Metode DokumenSatu FileMetode EvaluasiSistem Gugur
Anggaran2015 - APBD
Nilai Pagu PaketRp 1.410.000.000,00Nilai HPS PaketRp 1.410.000.000,00
Jenis Kontrak
Cara PembayaranGabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Pembebanan Tahun AnggaranTahun Tunggal
Sumber PendanaanPengadaan Tunggal
Kualifikasi UsahaPerusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaankec.kerek - Tuban (Kab.)
Syarat Kualifikasi
*Ijin Usaha
Ijin UsahaKlasifikasi
SBUJasa Pelaksana untuk konstruksi bangunan kesehatan (Kode. BG.008)
SIUJKJasa Pelaksana untuk konstruksi bangunan kesehatan
*Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Tahun 2014
*memiliki pengalaman pada bidang arsitektur
*memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian sesuai LDP
*memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan sesuai LDP
*memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah)
*memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan sesuai LDP


Pendaftaran / Keterangan selengkapnya dapat dilihat di : http://lpse.tubankab.go.id/eproc/

Kamis, 11 Desember 2014

Ketua BPP GAPENSI, H. Iskandar Z. Hartawi Meminta Pemerintah Membuat Bank Konstruksi


Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Iskandar Hartawi meminta pemerintah membantu permodalan jasa konstruksi swasta. Karena itu, Gapensi mendorong pemerintah membentuk bank konstruksi sebagai sumber pendanaan jasa konstruksi. "Kami berharap pemerintah membentuk bank konstruksi, supaya dapat memberikan akses permodalan secara cepat, mudah, dan murah," katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2014.

Menurut dia, pengusaha jasa konstruksi kesulitan bersaing karena kekurangan modal. Selain meminta penyediaan bank konstruksi, Gapensi juga mendorong pemerintah segera memperbaiki regulasi jasa konstruksi yang jelas. "Regulasi yang bisa mengatur dengan selaras dan terpadu, sehingga ada harmonisasi regulasi jasa konstruksi," ujar Iskandar.

Iskandar menuturkan perbaikan regulasi juga harus diutamakan. Pengusaha konstruksi, kata dia, sering menghadapi berbagai macam permasalahan akibat ketidakjelasan regulasi. "Gapensi membutuhkan pemerintah agar pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Jaksa Konstruksi." 

Perbaikan regulasi juga perlu disegerakan menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai 2015. Pada momentum itu, kata Iskandar, jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam pembangunan secara menyeluruh.


Hari ini, Gapensi menggelar rapat pimpinan nasional dengan menghadirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Pada pertemuan tersebut, Gapensi menandatangani nota kesepahaman yang mengatur perusahaan konstruksi BUMN tidak mengerjakan proyek senilai Rp 30 miliar ke bawah. Jadi, pengerjaan proyek konstruksi dengan nilai tersebut akan diserahkan kepada pihak swasta. (Rw Gie)

SOSIALISASI KEMENPUPERA KEBIJAKAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Tantangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke depan akan semakin berat dan kompleks di tengah-tengah dinamika masyarakat yang semakin kritis dan menuntut pelayanan yang lebih baik dari pemerintah. Selain itu, tekanan global yang menuntut terbukanya pasar domestik bagi pemain asing menuntut kesiapan kita untuk menyongsongnya. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi, Panani Kesai, yang mewakili Kepala Badan Pembinaan Konstruksi untuk membuka Pertemuan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah di Ruang Serbaguna Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan hari ini (09/12) dengan mengangkat tema “Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi Menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015”. “Menghadapi kondisi demikian, kita sebagai pemangku kepentingan dalam sektor konstruksi, perlu melakukan peningkatan pemahaman dan konsolidasi dalam pembinaan jasa konstruksi guna mendukung pembangunan nasional dalam era pasar bebas regional”, sambung Panani.
Lebih lanjut, Panani mengungkapkan, kebijakan peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, seperti yang tertuang dalam Nawacita, pada hakekatnya merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kinerja infrastruktur nasional. Kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur agar dapat bersaing dengan pelaku usaha asing.
“Dalam waktu setahun lagi sektor konstruksi akan memasuki arena persaingan usaha yang terbuka. Pada akhir tahun 2015, kita harus bersiap diri untuk menyongsong perdagangan bebas ASEAN atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN. Konsekuensi dari diberlakukannya MEA ini adalah hilangnya hambatan tariff/ non-tarif, terbukanya akses pasar dan perlakuan non-diskriminasi aliran jasa dan investasi serta mobilitas tenaga kerja yang lebih bebas”, lanjutnya.
Meski demikian, Panani menuturkan, “pasar tunggal ASEAN hendaknya tidak dipandang sebagai ancaman masuknya pelaku usaha dari negara anggota ASEAN lainnya ke Indonesia, namun harus dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperluas penetrasi pasar ke negara-negara ASEAN tersebut.”
Tahun ini nilai pasar konstruksi Indonesia menyamai pasar konstruksi Korea Selatan, bahkan Indonesia diprediksi akan menjadi pasar perumahan ketiga terbesar di dunia. Artinya Indonesia disamping merupakan pasar potensial, tetapi juga mampu berperan sebagai basis produksi sektor konstruksi di Kawasan ASEAN. Sejauh ini, beberapa Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional telah memiliki pengalaman dan berhasil melaksanakan pekerjaan konstruksi di berbagai negara ASEAN, seperti di Brunei Darrussalam, Filipina, Malaysia dan saat ini di Myanmar dan Timor Leste.
Sebagai Pembina pada Sektor Jasa Konstruksi Panani menghimbau para pelaku konstruksi agar tidak khawatir secara berlebihan, namun juga juga harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita perlu melakukan percepatan pelatihan sumber daya manusia konstruksi, penguasaan teknologi, harmonisasi regulasi, penguatan struktur usaha, meet-match industri konstruksi, kerjasama regional konstruksi dan lain sebagainya. Dengan demikian setiap stakeholders jasa konstruksi dapat menyikapi terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir Tahun 2015 secara proporsional. (mu)(rw gie)

Kamis, 21 Agustus 2014

Pengumuman Lelang Pengadaan Kabupaten Tuban 2014

  
 
Untuk pendaftaran dan informasi lengkap dapat diklik di : http://www.lpse.tubankab.go.id/eproc
By Gie

Dilema Posisi Pengusaha Bidang Konstruksi

Sedikit menyuplik dan mengulas tulisan di blog sebelah tentang posisi pengusaha bidang konstruksi atau lebih familiar disebut kontraktor atau pemborong yang pada waktu kuliah dulu saya pernah belajar bahwa posisi antara Owner (pemilik proyek) dengan Kontraktor adalah setara, baik hak maupun kewajiban, akan tetapi apakah realisasinya demikian? Selama saya terjun ke lapangan menjadi pelaksana ( di perusahaan milik bapak hehe..) sampai menjadi Kontraktor saya lebih melihat bahwa Owner merupakan pihak yang diposisikan diatas sedangkan Kontraktor merupakan pihak yang diposisikan lebih rendah. Tidak sedikit hal-hal yang lebih memberatkan Kontraktor sehingga cenderung membuat Kontraktor serba salah, seperti memakan buah simalakama.

Kita tengok peaturan pemerintah mengenai kedudukan Owner dan Kontraktor, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa konstruksi:
Pasal 2 menyebutkan bahwa Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa dunia jasa kontruksi harus adil baik secara hak maupun kewajiban masing-masing pihak. Namun kenyataannya ada beberapa peraturan daerah yang dirasa memberatkan pihak Kontraktor selaku Penyedia Jasa, seperti contoh dibawah ini:

Penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus mengadakan pengecekan/perhitungan konstruksi terhadap semua struktur bangunan proyek. Semua pekerjaan konstruksi yang walaupun telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa pekerjaan kontruksi dan atau direksi pekerjaan (konsultan), apabila mengalami kegagalan konstruksi, maka tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa pekerjaan konstruksi.”

Di peraturan tersebut tertulis jelas, Kontraktor harus melakukan pengecekan/perhitungan terhadap seluruh konstruksi bangunan dari mulai Pondasi sampai struktur atas, jadi kontraktor tidak lagi menjadi “kontraktor” tapi menjadi kontraktor plus perencana, Proyek jenis ini sering disebut “Design & Built”, kontraktor yang mendesign kontraktor pula yang membangun, hal ini jamak terjadi di Proyek-proyek sipil (Jalan, Jembatan, Air) yang perencanaan sebelumnya banyak yang kurang sempurna, setengah jadi bahkan dianggap masih mentah, banyak bagian kontruksi yang tidak bisa dilaksanakan dilapangan sehingga diperlukan perubahan dan design ulang. Setelah kontraktor mendesign ulang baru kemudian kontruksi disetujui untuk dilaksanakan, akan tetapi mengapa bila terjadi kegagalan konstruksi langsung serta merta menyalahkan Kontraktor sebagai penyedia jasa? Padahal kontraktor sudah disuruh menghitung dan mendesign ulang (yang seharusnya tugas perencana), lalu setiap pelaksanaan harus disetujui dan diawasi oleh Owner, loh kok kalo semisal terjadi kegagalan kontruksi yang disalahkan hanya kontraktor?

Memang peraturan tersebut dibuat untuk menuntut kontraktor bekerja lebih hati-hati dan selalu mengedepankan kualitas, akan tetapi bukankah disetiap pekerjaan selalu dilakukan pengawasan dan persetujuan dari owner, seharusnya hal tersebut tetap menjadi pertimbangan, perlu adanya kajian dan analisis terhadap kegagalan yang terjadi, apakah kegagalan murni kesalahan kontraktor akibat metode kerja yang kurang dan spesifikasi bahan yang digunakan tidak sesuai atau memang perencanaan yang kurang tepat, baru kemudian men“judge” siapa sebenarnya yang bersalah. Bukan serta merta langsung main tunjuk semua kegagalan yang terjadi adalah kesalahan kontraktor.

Satu hal lagi, akhir - akhir ini dengan dibukanya kran demokrasi dan reformasi, semua pihak (kurang afdhol kalau disebut satu-persatu) merasa berhak pengawasi, menilai, bahkan men"judge"/mengadili kinerja dan hasil pekerjaan kontraktor, tanpa dibekali pengetahuan teknis, bahkan tanpa memiliki data ( BQ ), spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak kerja mereka langsung menyalahkan, bahkan mengirim laporan ke instansi terkait tanpa klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak kontraktor terkait permasalahan yang dianggap penyelewengn tersebut.

Yang lebih mengerikan lagi ketika suatu kegagalan proyek konstruksi dimasukkan ke ranah hukum ( kriminalisasi kontraktor ), dan ini terjadi pada rekan kontraktor saya.

Namun memang saya melihat hal ini masih dalam kacamata Kontraktor serta pengetahuan dan pengalaman saya yang masih rendah terhadap dunia Kontruksi turut andil dalam pernyataan saya diatas.

Ditulis disaat khawatir terhadap semua yang saya hitung, saya gambar dan saya kerjakan (Gie )

Rabu, 20 Agustus 2014

MENTERI PU MERESMIKAN PENDIRIAN BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI INDONESIA

Jakarta, 19/08/14 (BP Konstruksi) – Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, hari ini Selasa (19/08) menghadiri sekaligus meresmikan pendirian Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI). Pendirian Badan ini didasari pada kebutuhan penyelesaian sengketa yang rawan terjadi pada kontrak konstruksi.

“Kontrak konstruksi itu berbeda dengan kontrak-kontrak yang lain. Sifatnya dinamis, berdurasi relatif panjang, kompleks dengan kemungkinan perubahan harga dan ukuran yang bisa berubah sewaktu-waktu adalah faktor yang membedakannya”, ungkap Djoko Kirmanto.

Bahkan ketika sampai ke Pengadilan, penyelesaian sengketa bisa berlarut-larut dan lama. Imbasnya adalah terhambatnya proyek pembangunan Infrastruktur yang berarti merugikan rakyat.

“Bukan berarti selama ini belum ada Badan yang mengurusi sengketa, sebab memang telah ada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Hanya saja belum ada yang khusus menangani persoalan konstruksi yang lebih rumit”, terang Menteri PU. Dengan adanya BADAPSKI ini diharapkan menjadi solusi penyelesaian sengketa konstruksi dengan cepat, murah, berkepastian hukum dan tidak merusak hubungan antara para pihak yang bersengketa.

Hanya saja menurut Menteri PU, harus dipastikan kredibilitas dari para pendiri BADAPSKI ini. Karena kepercayaan yang menjadi modal dasar baik pada saat mulai sengketa hingga akhirnya saat menyelesaikan sengketa itu sendiri. “Dan harus dipastikan bahwa prinsipnya bukan mencari kemenangan pihak tertentu, tapi mencari keadilan”, tegas Djoko Kirmanto.

BADAPSKI didirikan oleh berapa tokoh bidang hukum dan konstruksi terkemuka dan terpercaya antara lain : Abdul Rahman Saleh (Mantan Jaksa Agung), Hikmahanto Juwana, Hadiman, Roesdiman, Satya Arinanto, Wiratwan Wangsadinata, Sudarto, Bintang Perbowo, Agus Rahardjo, Hediyanto W. Husaini, Amad Sudiro, Sarwono Hardjomuljadi, Firman Wijaya, dan Erie Heriadi.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto W. Husaini mengatakan pendirian BADAPSKI adalah salah satu usaha menyiapkan keterbukaan pasar di ASEAN pada 2015 nanti (MEA). “Pelaku jasa konstruksi kita harus bekerja dalam kondisi yang nyaman dan kondusif untuk bisa bersaing”, ujar Hediyanto.

Sedangkan pakar hukum terkemuka, Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa arbitrase menjadi solusi selain harus ‘habis-habisan’ di pengadilan. Bahkan sangat dimengerti apabila ahli konstruksi turut berperan dalam proses arbitrase ini, dengan asumsi apabila suatu persoalan tidak diserahkan kepada ahlinya justru menunggu kehancuran akannya.

“BADAPSKI memberi pilihan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, dan atau Alternatif Penyelesaian sengketa dalam bentuk Dewan Sengketa (dispute board)”, tambah Staf Khusus Menteri PU Sarwono Hardjomuljadi. Dispute board ini bahkan telah menjadi bagian dari standar bidding dokumen pada proyek-proyek dengan pinjaman luar negeri.

Selain rapat pendirian, dilakukan juga penandatangan Deklarasi Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia oleh Menteri Pekerjaan Umum dan seluruh tokoh sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia telah mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mencantumkan alternatif penyelesaian sengketa di samping arbitrase dan litigasi.

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pembina sektor konstruksi mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi dalam penyelesaian sengketa konstruksi, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (tw/hl)/Rw by Gie