Selasa, 03 November 2015

Teknologi Beton Pracetak Dapat Dimanfaatkan Penuhi Program Sejuta Rumah

Pameran dan konferensi beton dan konstruksi terkemuka se-Asia Tenggara,Concerete Show South East Asia 2015 resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Taufik Widjoyono di Jakarta Internasional Expo, Rabu (28/10).  
Dalam sambutannya, Taufik  mengatakan saat ini produk-produk precast masih impor dan diharapkan dengan berlangsungnya acara ini akan menjadi ajang bertukar pikiran dan teknologi demi kemajuan infrastuktur di Indonesia. Dalam pameran yang diselengarakan untuk ketiga kalinya ini dilakukan demonstrasi pembuatan rumah instan dalam hitungan jam dengan menggunakan produk beton pracetak dan prategang oleh Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI) dan Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I). Teknologi ini diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan program sejuta rumah milik pemerintah.
“Demonstrasi pembuatan rumah instan tentunya akan sangat memudahkan program pemerintah terkait sejuta rumah dan akan membutuhkan teknologi beton, guna pembangunan rumah secara masal dimana saat ini jumlah pertumbuhan rumah seharusnya sebesar 13,6 juta, namun saat ini baru 7,6 juta yang artinya sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal bersama dengan orang tuanya atau mertuanya dalam satu rumah dan itu merupakan pekerjaan rumah besar bagi Kementerian PUPR”, ungkap Taufik.
Dalam acara yang sama, dilakukan launching terbitnya katalog Industri Pracetak dan Prategang. “Dengan terbitnya katalog ini akan menjadi pedoman untuk seluruh stakeholders dalam kebutuhan pracetak dan prategang pekerjaan konstruksi”,jelas taufik
“Tentu saja precast, menjadi salah satu bagian penting pertumbuhan Indonesia. Dimana target pertumbuhan Indonesia sesuai anggaran pendapatan nasional adalah sebesar 5,7%. Sementara sejauh ini kita baru mendapatkan 4,8%. Memang masih belum memenuhi target yang diharapkan, namun di sisa waktu triwulan terakhir akan dapat mencapai target tersebut”, tambah Taufik Widjoyono, yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Panani Kesai.
Concrete Show South East Asia 2015 merupakan platform yang tepat bagi para pekerja industri beton dan konstruksi, baik di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara guna memperluas jaringan dan mengembangkan bisnisnya, serta membawa solusi untuk mendukung rencana program pemerintah dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia termasuk proyek pembangunan sejuta rumah.
Acara yang diselengarakan selama tiga hari dari tanggal 28 – 30 Oktober 2015 juga memiliki rangakaian kegiatan acara lainnya, seperti konferensi Industri Pracetak dan Prategang serta Concrete Techonology Seminar, dimana acara tersebut mengadirkan pembicara berkompeten dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan rakyat, AP3I, IAPPI dan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI). (dri/hrd)

Kontraktor Spesialis Akan Didorong Makin Berkembang

Hasil gambar untuk kontraktorTantangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia ke depan semakin besar dan banyak perubahan seiring dengan diberlakukannya UU Ketenagakerjaan, UU Keinsinyuran, UU Kelistrikan, dimana perlu harmonisasi antara semuanya. Sementara itu jasa konstruksi semakin dituntut untuk lebih efisien dan efektif dalam pembinaan, penyelenggaraan, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan keamanan, keselamatan serta kesehatan kerja. Demikian diutarakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib pada acara Rakor ke-2 Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO), Jumat Kemarin (23/10) di Jakarta.
Dirjen Bina Konstruksi mengajak kepada para asosiasi termasuk Gapeksindo untuk membina dan mengarahkan anggotanya menjadi lebih spesialis pada suatu bidang, “ke depan, aturan akan mendorong pertumbuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) spesialis dengan aturan subkontrak diperuntukan hanya kepada BUJK Spesialist bukan kepada kontraktor generalis”, ujar Yusid.
Selain itu remunerasi kepada para tenaga ahli / insinyur diberlakukan agar para tenaga kerja di Indonesia tidak kehilangan pasar sehingga tidak beralih profesi dan pembangunan ke depan di Indonesia akan diisi oleh para tenaga kerja Indonesia, bukan tenaga kerja asing.
Gapeksindo diharapkan  tak henti-hentinya melakukan pembinaan dan memperkuat para anggotanya dengan meningkatkan kapasitasnya baik manajemen Badan Usaha, dan manajemen SDM agar tidak kalah dengan asing, serta selalu mengedepankan penggunaan produk dalam negeri dan tidak terjebak pada perpecahan organisasi dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
Ketua Umum Gapeksindo, mengatakan pembahasan Rakor ke-2 ini dalam rangka memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah mengenai masukan-masukan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat aturan yang diharapkan membuat penyelenggaraan jasa konstruksi di masa yang akan dating akan berjalan lebih baik, dan asosiasi dalam membina anggotanya dapat membuat BUJK tersebut menjadi lebih handal, kokoh, dan berdaya saing (dnd)(Rw by Gie)

Pasar Konstruksi Indonesia Besar, Jumlah Insinyur Masih Kurang

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan bahwa pasar konstruksi Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar di Kawasan ASEAN yakni mencapai US$ 267 miliar.  Pasar konstruksi di dalam negeri cukup besar, namun tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja Indonesia di bidang konstruksi pada tahun 2015 yang hanya berjumlah 7,2 juta orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 109.000 tenaga ahli bersertifikat, 387.000 orang tenaga terampil dan 478 orang disetarakan dapat bekerja di kawasan ASEAN.
Demikian disampaikan Sekjen PUPR pada Kuliah Umum Peningkatan Kualitas Generasi Muda menghadapi MEA Bidang Jasa Konstruksi dihadapan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jember yang berkunjung ke Kementerian PUPR, Selasa (20/10).
“Daya saing global bidang konstruksi Indonesia masih tertinggal dari Singapura dan Malaysia. Pasar cukup besar tapi posisi belum begitu bagus. Artinya, jika MEA dibuka maka pasar kita akan diambil Negara tetangga karena kita tidak bisa membendung tenaga konstruksi dari luar Indonesia,”ujar Taufik.
Sekjen PUPR mencontohkan,  di Indonesia perbandingan jumlah penduduk dan jumlah Insinyur adalah 3.000 Insinyur berbanding 1.000.000 orang penduduk.  Sementara perbandingan di Korea selatan adalah 25.000: 1.000.000 penduduk. Untuk itu kita harus menyiapkan tenaga kerja bidang kosntruksi. Tantangan besar adalah bagaimana meningkatkan infrastruktur yang sangat besar.
“Persentasi Insinyur dengan jumlah penduduk tersebut akan menentukan tingkat kemajuan infrastruktur di wilayahnya. Kondisi inilah harus dihadapi bersama, terutama bagi kementerian teknis dan perguruan tinggi,”tutur Taufik.
Menurut Taufik, sarjana teknik tidak tertarik bekerja di bagian konstruksi di lapangan atau membangun infrasturktur di daerah. Para Insinyur lebih suka bekerja di bidang finansial atau di bidang teknik untuk pembangunan mall di perkotaan.
Tantangan pelaku jasa konstruksi di Indonesia salah satunya adalah ada peraturan yang tumpah tinggi, rendahnya daya saing kontraktor, rendahnya mutu konstruksi ini menjadi penting ini terkait dengan tingginya angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi. Selain itu juga rendahnya tenaga ahli dan tenaga terampil serta terbatasnya informasi konstruksi.
Lebih lanjut, Taufik Widjoyono menyampaikan dari sekian tantangan tersebut yang terkait adalah tenaga kerja. Semua tantangan bisa diselesaikan jika tenaga kerja berkualitas. Untuk itu perlu memperbaiki kualitas antara lain dengan sertifikat. Semua dimulai dari perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga kerja konsturksi di inonesia.
Dalam lima tahun ke depan PUPR harus membangun 2.300 km, tol 1.000 km. Selain PUPR, pemerintah melalui kementerian lain juga akan membangun 15 bandara baru, pelabuhan dan jalur kereta. Selain pembangunan infrastruktur, PUPR juga mengembangkan kawasan - kawasan seperti kawasan industri dan kawasan perbatasan yang juga membutuhkan tenaga insinyur.
“Target PUPR, setiap perguruan tinggi  yang menghasilkan sarjana teknik akan diberi tambahan dua bulan pelatihan / kursus untuk menjadi insinyur yang profesional yang bisa langsung praktek setelah lulus mendapat gelar Sarjana Teknik. “Untuk itu, Ditjen Bina  konstruksi bertugas menyiapkan tenaga kerja ahli, terampil bidang konstruksi untuk dapat membangun infrastuktur yang handal untuk negeri,”tutup Taufik.(ind)(Rw by Gie)

Menteri Basuki : Masa Depan Pembangunan Perkotaan Ditangan Generasi Muda

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa masa depan pembangunan perkotaan ada ditangan generasi muda. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan selamat datang kepada kurang lebih 300 peserta Asia Pacific Urban for Youth (APUFY) yang hadir pada acara jamuan makan malam bersama di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta (17/10). Sebelumnya Menteri Basuki juga sempat menyalami para peserta sekaligus mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari 34 negara di Asia Pasifik lainnya.   
Menteri Basuki sangat senang para pemuda dari berbagai negara berkumpul pada acara APUFY ini membicarakan mengenai pembangunan perkotaan. “Salin mengenal, berdiskusi satu sama lain, setiap negara memiliki masalah perkotaan yang berbeda sehingga bisa berbagi pengalaman pengembangan perkotaan negaranya untuk ”kata Basuki. Pada pagi harinya dibagi menjadi dua kegiatan yakni diskusi diantaranya mengenai urbanisasi, daya dukung air dan sanitasi dan peningkatan kapasitas kaum muda perkotaan. Selain itu juga dilakukan kegiatan suara pemuda (voice of youth) yang salah satunya membahas mengenai peran sosial media dalam pembangunan perkotaan.          
Kegiatan APUFY diselenggarakan selama dua hari, 17-18 Oktober 2015 yang diikuti oleh 150 pemuda dari Indonesia dan 150 pemuda dari 34 negara di Asia Pasifik. “Batasannya 35 tahun kebawah yang berasal dari beragam latar organisasi seperti universitas, lembaga penelitian, dan asosiasi”jelas Dwityo A. Soeranto, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  
Menurut Dwityo, semula peserta yang mendaftar dari seluruh Indonesia, mencapai 900 orang, yang kemudian diseleksi oleh panitia menjadi 150 peserta. Proses seleksi dilakukan dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang urban development, tantangan perkotaaan serta ide-ide perkotaan kedepan. Hasil dari kegiatan APUFY ini akan dibawa ke forum yang lebih besar yakni Asia Pacific Urban Forum 6 (APUF 6) yang merupakan forum stakeholder perkotaan yang lebih besar dan akan dilaksanakan selama dua hari, dimulai pada Senin (19/10).
“Teman-teman yang muda ini punya kreativitas, punya networking dengan teman-temannya, mereka memiliki ide-ide yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Ide-ide itu akan dibawa oleh 50 orang sebagai perwakilan pemuda ke forum perkotaan yang lebih besar yakni APUF 6” terang Dwityo. Secara berjenjang, tambahnya hasil dari APUF 6 juga akan dibawa ke forum pertemuan tingkat menteri yakni Asia Pacific Regional Meeting pada 21-22 Oktober 2015 dilanjutkan dengan pertemuan PrepCom III di Surabaya pada Juli 2016 sebelum dibawa kepada Konferensi Habitat III yang akan menyepakati agenda baru perkotaan atau “New Urban Agenda” di Quito, Ekuador pada tahun yang sama.
Pertemuan Habitat III merupakan pertemuan 20 tahun sekali, sehingga pelibatan pemuda dalam penyusunan agenda baru perkotaan sangat penting karena mereka inilah yang akan membawa masa depan kotanya. “Jadi 20 tahun lagi bisa jadi mereka akan menjadi pimpinan kota-kota itu. Sekarang saja walikota-walikota kita muda-muda seperti Bima Arya, Ridwan Kamil.”tutup Dwityo. (gus)(Rw by Gie)

Sistem Manajemen K3 Menjadi Perhatian Untuk Tekan Kecelakaan Kerja Kontruksi

Tingkat kepedulian terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dibidang Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih rendah. Berbagai upaya bersama baik dari pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan terkait lainnya, sangat diperlukan untuk dapat menekan kecelakaan kerja kontruksi.
Hasil gambar untuk k3 konstruksiPenegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam arahannya pada acara Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek-proyek infrastruktur di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta (13/10).  
Menteri Basuki mengharapkan kepada para Kontraktor serta Konsultan Pengawas dalam bekerja, agar benar-benar menerapkan SMK3 tersebut. “Dengan memperhatikan SMK3 tersebut tentunya kita dapat menekan kecelakaan dalam bekerja”, pintanya dihadapan para Kontraktor dan Konsultan Pengawas yang mengikuti acara tersebut.
Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Panani Kesai dalam laporannya mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memotret kondisi terhadap implementasi Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bidang Kontruksi yang ada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dirjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib berkesempatan memaparkan tentang permasalahan yang muncul terkait implementasi SMK3 kontruksi antara lain: Kasus Kecelakaan Kerja Sektor Kontruksi, Realita Implementasi SMK3 di Lapangan, Target Implementasi SMK3 Kontruksi Kementerian PUPR, serta Model Praktik Baik (Good Practices) Implementasi SMK3 Kontruksi. (Iwn)(Rw by Gie)

Lembaga Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

Salah satu keberhasilan pembangunan infrastruktur yakni adanya sistem penyelenggaraan jasa kontruksi yang baik dan tertib serta taat aturan, dimana di dalamnya sangat dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam penguasaan ilmu managemen kontrak kontruksi.
Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Panani Kesai saat membuka Seminar Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (9/10).
Pada bagian lain dikatakan, kontrak pengadaan barang atau jasa yang selanjutnya disebut kontrak merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang atau jasa. Kontrak ditandatangani setelah kedua belah pihak yang berkontrak mencapai kesepakatan terkait hal-hal yang tertuang dalam kontrak. “Namun dalam pelaksanaan kontrak, kemungkinan terjadinya sengketa selalu ada”, katanya.
Namun tidak semua masalah harus diselesaikan melalui persidangan atau pengadilan. “Diselesaikan bisa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau disebut juga ADR/alternative disebut juga ADR/Alternative Dispute Resolution, tegasnya.
Menurutnya, di dalam Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Dua kelebihan utama penyelesaian sengketa  melalui APS, khususnya melalui lembaga arbitrase menurut Yusid, adalah dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, karena putusan tidak dipublikasikan, kemudian para pihak dapat merasa lebih terwakili kepentingannya dengan adanya kesempatan untuk memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai kompetensi yang baik.
Seminar Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi ini menampilkan narasumber antara lain Staf Khusus Kementerian PUPR Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi Sarwono Hardjomuljadi, Dewan Pengurus Perdebatan dari Negara Prancis Geoffrey Smith, Dewan Pengurus Perdebatan dari Negara Jerman Volker Jurowich dan moderator Praktisi Hukum Firman Wijaya. (iwn)

Peningkatan SDM PUPR sebagai Kunci Peningkatan Daya Saing Indonesia di Bidang Infrastruktur

Hingga tahun 2019, anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia akan terus meningkat pesat, sementara jumlah SDM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap bahkan cenderung menurun. Untuk menjawab tantangan meningkatkan tenaga SDM yang mempunyai kapasitas dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi serta mendukung Reformasi Birokrasi, Kementerian PUPR bekerja sama dengan sejumlah mitra perguruan tinggi melakukan Penyelenggaraan  Pendidikan Kedinasan untuk jenjang S2, salah satunya dengan Universitas Diponegoro (Undip), Semarang.
Untuk mempersiapkan karyasiswa penerima beasiswa Kementeriaan PUPR di Undip, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melaksanakan Kuliah Umum dan Pembekalan Karyasiswa Pendidikan Kedinasan yang dilaksanakan di Kampus Undip , dengan harapan dapat memberikan pemahaman dan mempersiapkan karyasiswa untuk menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR, meningkatkan kesiapan mental karyasiswa dalam meningkatkan karir dan kompetensi SDM PUPR, serta meningkatkan motivasi pengembangan diri, semangat belajar, dan rasa kebersamaan karyasiswa.
Dekan Fakultas Teknik Undip, M. Agung Wibowo, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya SDM yang berkualitas untuk dapat bersaing di tingkat global, terutama dengan negara-negara ASEAN jelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kepada karyasiswa Agung berpesan agar dapat menyelesaikan masa belajar dalam waktu 4 semester, agar tidak semakin tertinggal dengan SDM lain. Caranya adalah dengan mencuri start di Semester 1 sudah menyusun proposal thesis, di bidang yang disukai, memiliki data yang lengkap, serta tidak perlu terlalu idealis. Disamping itu selain belajar karyasiswa harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun network.
Sementara itu, Kepala BPSDM, Anita Firmanti, dalam kuliah umumnya menyampaikan permasalahan dalam pembangunan infrastruktur PUPR dan pentingnya generasi muda dalam menjawab permasalahan tersebut untuk mewujudkan visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. "Generasi muda harus berkaca pada para pemuda yang menginisiasi kemerdekaan, yang memiliki integritas, kerjasama  dan kepercayaan yang tinggi", ujar Anita. "Di era globalisasi jangan sampai kita hanya jadi penonton, kalian perlu meningkatkan kemampuan bahasa, nilai TOEFL jangan sampai dibawah 500", tambah Anita.
Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kementerian PUPR harus meningkatkan daya saing di bidang infrastruktur, dan kuncinya melalui peningkatan SDM PUPR. Karena, kapasitas SDM adalah sumber daya potensial untuk sustainable competitive advantage bagi organisasi. Diharapkan di tahun 2025 semua SDM PUPR sudah menjalankan pelayanan prima. Untuk mewujudkan hal tersebut, generasi muda PUPR harus mau berubah, memiliki inovasi, profesional, kerja keras, kerja antusias, kerja lugas, dan kerja tuntas.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama karyasiswa pendidikan kedinasan antara Kementerian PUPR oleh Sekretaris BPSDM, Amwazi Idrus, dan Dekan Fakultas Teknik Undip, M. Agung Wibowo. Kegiatan kuliah umum dan pembekalan karyasiswa yang dilaksanakan selama 2 hari, sejak 1-2 Oktober 2015 ini diikuti 39 karyasiswa dari Magister Perencanaan Wilayah dan Kota serta Magister Manajemen Rekayasa Infrastruktur Undip, menghadirkan narasumber lain yang memberikan materi mengenai "Makna Belajar dalam Kehidupan", Unggul Haryanto Nur Utomo. Kegiatan ini diakhiri dengan outbond untuk meningkatkan kerjasama dan rasa kebersamaan karyasiswa. (Datin BPSDM)(Rw by Gie)