Dilema Posisi Pengusaha Bidang Konstruksi

Sedikit menyuplik dan mengulas tulisan di blog sebelah tentang posisi pengusaha bidang konstruksi atau lebih familiar disebut kontraktor atau pemborong yang pada waktu kuliah dulu saya pernah belajar bahwa posisi antara Owner (pemilik proyek) dengan Kontraktor adalah setara, baik hak maupun kewajiban, akan tetapi apakah realisasinya demikian? Selama saya terjun ke lapangan menjadi pelaksana ( di perusahaan milik bapak hehe..) sampai menjadi Kontraktor saya lebih melihat bahwa Owner merupakan pihak yang diposisikan diatas sedangkan Kontraktor merupakan pihak yang diposisikan lebih rendah. Tidak sedikit hal-hal yang lebih memberatkan Kontraktor sehingga cenderung membuat Kontraktor serba salah, seperti memakan buah simalakama.

Kita tengok peaturan pemerintah mengenai kedudukan Owner dan Kontraktor, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa konstruksi:

Pasal 2 menyebutkan bahwa Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa dunia jasa kontruksi harus adil baik secara hak maupun kewajiban masing-masing pihak. Namun kenyataannya ada beberapa peraturan daerah yang dirasa memberatkan pihak Kontraktor selaku Penyedia Jasa, seperti contoh dibawah ini:

“Penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus mengadakan pengecekan/perhitungan konstruksi terhadap semua struktur bangunan proyek. Semua pekerjaan konstruksi yang walaupun telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa pekerjaan kontruksi dan atau direksi pekerjaan (konsultan), apabila mengalami kegagalan konstruksi, maka tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa pekerjaan konstruksi.”

Di peraturan tersebut tertulis jelas, Kontraktor harus melakukan pengecekan/perhitungan terhadap seluruh konstruksi bangunan dari mulai Pondasi sampai struktur atas, jadi kontraktor tidak lagi menjadi “kontraktor” tapi menjadi kontraktor plus perencana, Proyek jenis ini sering disebut “Design & Built”, kontraktor yang mendesign kontraktor pula yang membangun, hal ini jamak terjadi di Proyek-proyek sipil (Jalan, Jembatan, Air) yang perencanaan sebelumnya banyak yang kurang sempurna, setengah jadi bahkan dianggap masih mentah, banyak bagian kontruksi yang tidak bisa dilaksanakan dilapangan sehingga diperlukan perubahan dan design ulang. Setelah kontraktor mendesign ulang baru kemudian kontruksi disetujui untuk dilaksanakan, akan tetapi mengapa bila terjadi kegagalan konstruksi langsung serta merta menyalahkan Kontraktor sebagai penyedia jasa? Padahal kontraktor sudah disuruh menghitung dan mendesign ulang (yang seharusnya tugas perencana), lalu setiap pelaksanaan harus disetujui dan diawasi oleh Owner, loh kok kalo semisal terjadi kegagalan kontruksi yang disalahkan hanya kontraktor?

Memang peraturan tersebut dibuat untuk menuntut kontraktor bekerja lebih hati-hati dan selalu mengedepankan kualitas, akan tetapi bukankah disetiap pekerjaan selalu dilakukan pengawasan dan persetujuan dari owner, seharusnya hal tersebut tetap menjadi pertimbangan, perlu adanya kajian dan analisis terhadap kegagalan yang terjadi, apakah kegagalan murni kesalahan kontraktor akibat metode kerja yang kurang dan spesifikasi bahan yang digunakan tidak sesuai atau memang perencanaan yang kurang tepat, baru kemudian men“judge” siapa sebenarnya yang bersalah. Bukan serta merta langsung main tunjuk semua kegagalan yang terjadi adalah kesalahan kontraktor.

Satu hal lagi, akhir - akhir ini dengan dibukanya kran demokrasi dan reformasi, semua pihak (kurang afdhol kalau disebut satu-persatu) merasa berhak pengawasi, menilai, bahkan men"judge"/mengadili kinerja dan hasil pekerjaan kontraktor, tanpa dibekali pengetahuan teknis, bahkan tanpa memiliki data ( BQ ), spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak kerja mereka langsung menyalahkan, bahkan mengirim laporan ke instansi terkait tanpa klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak kontraktor terkait permasalahan yang dianggap penyelewengn tersebut.

Yang lebih mengerikan lagi ketika suatu kegagalan proyek konstruksi dimasukkan ke ranah hukum ( kriminalisasi kontraktor ), dan ini terjadi pada rekan kontraktor saya.

Namun memang saya melihat hal ini masih dalam kacamata Kontraktor serta pengetahuan dan pengalaman saya yang masih rendah terhadap dunia Kontruksi turut andil dalam pernyataan saya diatas.

Ditulis disaat khawatir terhadap semua yang saya hitung, saya gambar dan saya kerjakan (Gie )