Kenaikan harga dollar terhadap rupiah di pertengahan tahun 2015 ini dinilai mengkhawatirkan oleh beberapa pihak salah satunya dari para industri swasta terkait konstruksi. Hal ini terungkap dalam pertemuan Construction Industry Briefing, Senin (7/9) lalu di Jakarta.
Pihak swasta menilai dari awal tahun 2015 hingga pertengahan tahun ini, omzet mengalami penurunan di banding tahun 2014 bahkan di sisa waktu yang ada, mereka merasa kebingungan untuk bertahan dengan keadaan global yang tidak stabil.
Menanggapi hal tersebut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib mengatakan agar pelaku industri tidak khawatir dengan kenaikan harga tukar dollar terhadap rupiah tersebut, saat ini keadaan pemerintah cukup solid untuk mengatasi permasalahan global seperti kenaikan harga dollar tersebut dan pembangunan infrastuktur akan sesuai dengan rencana.
Saat Rapat Kerja di Kementerian PUPR beberapa waktu lalu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia berada dalam level aman.
“Justru ini merupakan kesempatan untuk membangun ketika keadaan sedang krisis, kenaikan harga dollar bukan menjadi halangan. APBD dan APBN untuk sektor infrastuktur tidak berkurang justru diperkirakan akan bertambah setiap tahunnya. Ketika kondisi keuangan membaik, kondisi infrastruktur kita sudah siap”, ujar Yusid.
Diketahui bahwa potensi pasar infrastuktur di Indonesia khususnya bidang PUPR dapat dilihat dari output utama Kementerian PUPR, dengan total anggaran 2015 sekitar Rp. 118 T, Kementerian PUPR akan menghasilkan waduk, irigasi, pengelolaan air baku, jalan nasional, jembatan, jalan tol, air minum, dan pengembangan pemukiman, pengembangan bangunan lingkungan, pengolahan limbah, pengolahan sampah dan drainase, tenaga kerja, badan usaha jasa konstruksi, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Panani Kesai mengatakan salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam waktu dekat adalah mengintregasikan Indonesia dalam menghadapi Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasa, termasuk di antaranya MEA 2015.
"Bagaimana ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia dalam menghadapi Pasa Kompetitif yang baru yang akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi jasa konstruksi nasional,"ujar Panani.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang merupakan Direktorat Baru di lingkungan Kementerian PUPR akan banyak melakukan komunikasi termasuk dengan industri terkait konstruksi agar dapat menciptakan sinergitas yang baik antara pihak swasta dengan pemerintah sehingga tercipta iklim sektor jasa konstruksi yang lebih baik lagi ke depan.
“Akan ada 200 kerjasama yang terjalin dengan para stakeholder termasuk pihak swasta agar sektor jasa konstruksi di Indonesia lebih kuat”, sebut Panani Kesai.
Seperti yang diketahui, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melingkupi pekerjaan Bina Investasi Infrstruktur, Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Bina Kompetensi dan Produktivitas, Kerjasama dan Pemberdayaan (DND/HR/INR).(Rw by Gie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar