Pelatihan Dukung Tenaga Kerja Bidang Konstruksi Hadapi MEA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi Indonesia.  Kegiatan itu dimaksudkan untuk memperoleh keterampilan yang diakui atau bersertifikat untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Demikian disampaikan  Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Dirjen Bina Konstruksi, Rachman Arif usai membuka talkshow, pelatihan dan uji kompetensi, Selasa (1/9).
 
Talkshow dengan tema “Kerja Konstruksi Bersertifikat” menghadirkan narasumber Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan serta dari perwakilan Asosiasi Aspal Buton Indonesia (AABI) dan LPJK DKI Jakarta. Beberapa pelatihan di bidang konstruksi yang diselenggarakan yaitu Mekanik Engine Tingkat Dasar, Pelatihan Operator Aspal Mixing Plant, Pelatihan Tingkat Pemula Biang Juru Gambar Arsitektur. Serta, Uji Kompetensi Operator Alat Berat dan Uji Sertifikasi melalui Mobile Training Unit (MTU).

"Tujuannya pelatihan di bidang konstruksi untuk meningkatkan kemampuan teknis sehingga para tukang konstruksi mampu melaksanakan tugas secara efisien dan efektif. Kemudian meningkatkan keterampilan kemampuan yang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), sehingga dapat bersaing nantinya dan tenaga kerja Indonesia dapat memberikan hasil kerja secara baik,” ujarnya.

Untuk mendapatkan sertifikat, para peserta akan mendapatkan kurikulum berdasarkan SKKNI. Peserta juga akan mendapat pelatihan dari instruktur pelatihan dan praktisi yang berpengalaman di bidangnya serta sudah tersertifikasi. Peserta yang lulus mendapat sertifikat pelatihan akan dilanjutkan uji kompetensi. Jika lulus akan mendapat sertifikat profesi. 

Menurut Rachman Arif, dari sebanyak 7,3 juta tenaga kerja Indonesia baru sekitar 120.000 tukang yang mendapatkan sertifikasi untuk tenaga ahli dan 300.000 tenaga terampil. Artinya kurang dari 10 persen dari total 7,3 juta tenaga kerja di Indonesia yang tersertifikasi.

Diakuinya, target sertifikasi tersebut seharusnya sudah bisa diberikan 2014 lalu, tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, Ditjen Bina Konstruksi akan mengajak stakeholder untuk kolaborasi, kerjasama dan bersinergi meningkatkan kualitas tukang di Indonesia.

Dicontohkannya, asosiasi badan usaha seperti Wijaya Karya dan Adhi Karya juga memiliki lembaga pelatihan. Kita bisa menggunakan fasilitas mereka untuk membantu kita melakukan pelatihan. (ind)