Rabu, 02 September 2015

Ketahanan Masyarakat Konstruksi Hadapi MEA 2016

Sekarang adalah saatnya untuk memberikan perhatian yang serius kepada ketahanan masyarakat konstruksi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 dan WTO 2020. Hal tersebut dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Seminar Nasional dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ke-16 di Medan (6/8). Seminar tersebut mengusung tema "Jasa Konstruksi Indonesia dan MEA".
"Selama ini kita sering mendengar kata-kata ketahanan seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sosial budaya. Sekarang adalah saatnya kita memberikan perhatian yang serius kepada ketahanan masyarakat konstruksi dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2016 dan WTO 2020,"tambah Menteri Basuki.
Basuki menaruh harapan besar agar LPJK mampu menjadi motor pendorong menyiapkan pelaku usaha, tenaga kerja konstruksi serta seluruh rantai pasok yang terkait, menuju ketahanan masyarakat jasa konstruksi.
"LPJK hendaknya mampu memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif, untuk kemajuan pengembangan jasa konstruksi  Indonesia. Saya mengajak seluruh pengurus LPJKN dan LPJKP agar terus berkomunikasi dengan kami dan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi," tutur Basuki.
Dengan bersinerginya LPJKN Basuki berharap LPJKN segera mungkin menyelesaikan pekerjaan rumah yang sangat ditunggu penyedia jasa konstruksi diantaranya adalah pertama, segera menyiapkan kelengkapan sertifikasi seluruh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk dapat mengikuti proses lelang tahun anggaran 2016 yang akan dimulai pada bulan September 2015.
Kedua, memfasilitasi BUJK dan tenaga kerja konstruksi yang sertifikatnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui proses konversi sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, menyiapkan segera BUJK kecil dan menengah di setiap provinsi agar mampu mengerjakan paket-paket pekerjaan kurang dari 50 miliar.
"Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan yang bersifat multi-sektoral sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini sektor konstruksi telah memberikan kontribusi sekitar 10% terhadap PDB Nasional," tambah Basuki.

Menjawab tantanan tersebut, Ketua LPJKN Tri Widjajanto merespon akan all out dalam mengemban tugas tersebut. Sebagai upaya percepatan penyerapan anggaran infrastruktur pemerintah, belanja modal yang dimulai Januari 2016  memiliki konsekuensi pelelangan dimulai di bulan Agustus tahun ini. Pada saat itu, ada 10 persen tender yang akan dibuka. Untuk itu sebagai pengurus, tugas kita adalah menjamin sertifikat badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yang layak untuk mengikuti tender pada Agustus ini sehingga BUJK tidak mendapat kendala mengikuti tender," tutur Tri Widjajanto.
Tri mengatakan pihaknya mengusahakan dapat mengkonversi sertifikat BUJK saat ini yang tidak memenuhi ketentuan agar dapat memiliki standar yang sama.
Terkait kebijakan pemerintah agar setiap BUJK di Provinsi dapat mengerjakakan paket pekerjaan sampai dengan Rp 50 miliar, Tri mengungkapkan bahwa LPJK dalam posisi strategis untuk mempersiapkan kualitas BUJK di daerah menghadapi nilai pekerjaan yang besar.
"Konteks LPJK melayani sertifikat BUJK dengan konteks bagaimana meningkatkan kualitas dari sertifikat itu bukan kuantitas," tegas Tri.
Seminar yang dilaksanakan dalam rangka HUT LPJK ke-16 tersebut juga menghadirkan beberapa pembicara seperti Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri M. Wahid Supriyadi, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya Siregar dan pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Aviliani.(nrm)(rw by gie)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar