Rabu, 24 Agustus 2011

PENGUMUMAN SELEKSI SEDERHANA JASA KONSULTASI 2011


PENGUMUMAN SELEKSI SEDERHANA
Nomor : 602.1/14/PPBJ.APBD/414.059/2011
 
Satuan Kerja
 : 
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TUBAN
Tahun Anggaran
 : 
2011
No.Nama PaketHPSSub Bidang
1.Kegiatan Penataan Kawasan Laut dan Darat PPI Palang (Pekerjaan Jasa Konsultansi Penataan Kawasan Laut dan Darat PPI Palang)Rp 195.000.000,00
 
Pengambilan Dokumen
Tanggal
 : 
24 Agustus 2011 08:30 s/d 07 September 2011 12:00
Tempat
 : 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban Jl. Panglima Sudirman No. 309 Tuban
 
Persyaratan
1. Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi dapat diwakilkan dengan membawa Surat Tugas dari Direktur/Pimpinan Perusahaan dan kartu pengenal
2. Menyerahkan fotocopy SIUJ Perencanaan, SBUJ Perencanaan, NPWP, Akte Pendirian dan Perubahannya
3. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi 
 
Keterangan Lain
Lingkup Pekerjaan :
1. Jasa pembuatan program yang berkaitan dengan tata guna lahan, pemilihan lokasi, kontrol dan pemanfaatan, sistem jalan dan jasa lahan dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara pembangunan urban yang sitematik dan terkoordinasi
2. Pengkajian ekonomi atas program pembangunan urban

Gol : K
Bidang : Jasa Tata Lingkungan
Sub Bidang : Jasa Perencanaan Urban

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi untuk hari Jum’at : pukul 08.30 s/d 11.00 WIB
 
TTD
 
Panitia ULP
 
Diumumkan pada tanggal : 23 Agustus 2011 08:33

PENGUMUMAN LELANG PAKET PEKERJAAN PROYEK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TERBARU 2011


PENGUMUMAN PELELANGAN
PAKET PEKERJAAN PROYEK-PROYEK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



1.Bidang Pekerjaan:PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI
2.Nama Satuan Kerja:PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM JATIM
3.Nama Sub Satuan Kerja / PPK:PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM JATIM
4.Nama Paket Pekerjaan:Pembangunan SPAM IKK Kab. Bojonegoro (42/BJN/IKK)
5.HPS:
6.Cara Pengadaan:Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi - Sistem Gugur - 1 Sampul
7.Dimuat Pada Koran:Harian Surya (8/19/2011)
8.Pendaftaran:18 Agu 2011 s/d 26 Agu 2011
9.Persyaratan Peserta
a.Bentuk Usaha:Badan Usaha
b.Klasifikasi Bidang / Subbidang:25003
c.Kualifikasi:Kecil
10.Alamat Panitia:Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya
11.Telepon (kode area - nomor):031-7523721
12.Keterangan Lainnya:Segala perubahan dan tindak lanjut dari pengumuman ini akan
diberitahukan di papan pengumuman Pokja Air Minum
Jl. Menganti Wiyung surabaya (lantai II ) Apabila revisi DIPA tidak
disetujui oleh Kementerian Keuangan, maka gagal demi Hukum
Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) akan diadakan pada Tanggal: 22 Agustus 2011 jam 10:30   WIB  di Kantor PK.PAM Jatim Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya
- Dokumen Administrasi & Teknis diterima paling lambat tanggal 26 Agustus 2011 jam 10:0   WIB  
- Pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis tanggal 26 Agustus 2011 jam 10:15   WIB   di
Kantor PK.PAM Jatim Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya
- Dokumen Harga / Biaya diterima paling lambat tanggal 26 Agustus 2011 jam 10:0   WIB  
- Pembukaan Dokumen Penawaran Harga / Biaya tanggal 26 Agustus 2011 jam 10:15   WIB  
di Kantor PK.PAM Jatim Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya

Kamis, 18 Agustus 2011

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU PERKOKOH PERSATUAN BANGSA



Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak hanya mengarahkan pembangunan nasional untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi semata, tetapi juga upaya untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Penyelenggaraan program-program pembangunan di Kementerian PU juga selalu memperhatikan aspek cara pandang wawasan nusantara dengan melihat Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah yang tidak dipisahkan oleh laut, sungai, atau batas-batas alam lainnya.
Demikian ditegaskan Menteri PU Djoko Kirmanto dalam amanatnya saat menjadi inspektur dalam Upacara Bendera Memperingati HUT RI ke-66, hari ini (17/8) di Kantor Kementerian PU, Jakarta. Tema Nasional Peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun ini adalah “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kesadaran Hidup dalam ke-Bhinneka-an untuk Kokohkan Persatuan NKRI, Kita Sukseskan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum ASEAN untuk Kokohkan Solidaritas ASEAN”.
Djoko mengatakan, dasar pemikiran pembangunan yang mengutamakan persatuan bangsa harus mulai tertanam dalam keterpaduan perencanaan, mulai dari penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Pulau, hingga Kawasan Strategis Nasional (KSN), yang di dalamnya termasuk penataan ruang pada kawasan-kawasan perbatasan.
“Demikian pula halnya dengan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman yang harus memberikan prioritas terhadap kebijakan domestic connectivity, baik yang menghubungkan kawasan pertumbuhan di dalam 6 koridor ekonomi, maupun keterkaitannya dengan daerah-daerah hinterland untuk menciptakan pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Menteri PU mengatakan, sudah cukup banyak kegiatan bidang PU dan Permukiman yang signifikan guna mendukung terciptanya kesatuan wilayah Indonesia, seperti pengamanan pantai dan reklamasi Pulau Nipah, pembangunan jalan-jalan lintas, pembangunan jalan strategis di Papua dan Papua Barat, pembangunan jembatan antarpulau di Batam Kepulauan Riau, pembangunan Jembatan Suramadu, maupun rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda. Selain itu, dilakukan pula pembangunan jaringan air baku/air bersih serta berbagai pembangunan jaringan daerah irigasi yang berskala nasional.
“Selain memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah, pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman harus pula berperan dalam menumbuhkan rasa persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Rasa persatuan akan semakin kuat apabila semua masyarakat dapat tersentuh oleh pembangunan, terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, maupun yang tinggal di daerah terpencil/terisolir,” kata Djoko.
Oleh karena itu, berbagai kegiatan pembangunan permukiman telah dilaksanakan Kementerian PU untuk menyediakan air bersih, sanitasi, dan prasarana permukiman lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk juga kegiatan tanggap darurat bencana alam di beberapa daerah, seperti Merapi, Wasior, dan Mentawai. Respon yang cepat dalam membantu masyarakat yang terkena bencana tidak hanya  menandakan kehadiran pemerintah, tetapi juga menimbulkan rasa kebersamaan dan empati sebagai satu bangsa.
“Ke depan, pemerintah akan lebih meningkatkan dan memperluas lagi program-program pro rakyat yang dinamakan sebagai Program Klaster 4, mencakup penyediaan air bersih dan rumah murah untuk rakyat, perbaikan kehidupan nelayan, dan penyediaan prasarana bagi masyarakat pinggir perkotaan,” ujar Menteri PU.
Dalam sambutannya, Djoko juga menyinggung masalah kepemimpinan Indonesia di level ASEAN. Menurutnya, kepemimpinan Indonesia merupakan momentum strategis untuk memperkokoh posisi ASEAN di dunia internasional, sekaligus membangun kesatuan dan karakter bangsa Indonesia. Untuk mendukung komunitas ASEAN, sejauh ini Kementerian PU sudah berperan aktif dalam Coordinating Committee yang bertugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka ASEAN Free Trade Area on Services.
Sementara itu, dalam konteks ASEAN Connectivity, peran Kementerian PU terkait erat dengan sistem jaringan jalan Trans ASEAN Highway dan Trans ASIA sepanjang 11.185 km dalam mendukung sistem konektivitas pada simpul-simpul transportasi, seperti antara Dumai-Malaka, Belawan-Penang, Merak-Bakauheni, Kuching-Pontianak, Surabaya-Makassar, dan Bitung-Davao.
“Kementerian PU juga berperan aktif mempersiapkan RTR KSN Jantung Kalimantan atau Heart of Borneobersama dengan Brunei dan Malaysia, serta membantu peningkatan capacity building dalam bidang perumahan (low cost housing) dan manajemen bencana,” kata Djoko.
Dalam upacara tersebut, dilakukan pula penyerahan Penghargaan Presiden untuk 514 pegawai yang disematkan secara simbolis oleh Menteri PU kepada 82 orang perwakilan. Untuk penghargaan Satyalancana Pembangunan, diberikan kepada 13 pegawai, antara lain Direktur Bina Program dan Kemitraan Ditjen Penataan Ruang Rido Matari Ichwan, MCP dan Kasubdit Wilayah II Direktorat Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Ir. Ngatiman Sardjiono, MM.
Sementara itu, Satyalancana Wira Karya diberikan kepada 8 pegawai, antara lain Dirut PT. Wiratman Associated Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata dan Kasubdit Program dan Anggaran Direktorat Bina Program Ditjen Bina Marga Ir. Soebagiono, MSc.Eng. Untuk penghargaan Satyalancana Karya Satya (10, 20, dan 30 tahun), diberikan kepada total 493 pegawai, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian PU Ir. Agoes Widjanarko, MIP dan Auditor Ahli Muda Inspektorat Jenderal Anie Tristiartini, S.Sos, MM.
Dalam kesempatan tersebut, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PU memberikan pula sumbangan santunan beasiswa pendidikan bagi pelajar yang merupakan anak pegawai Kementerian PU. (ifn)

PEMILIHAN PENYEDIA JASA TENTUKAN KUALITAS PEMBANGUNAN



Pemilihan penyedia jasa atau pengadaan merupakan tahap penting dalam proses kegiatan suatu pembangunan, karena di sinilah titik awal terwujudnya pembangunan berkualitas. Pengadaan menjadi proses awal pemilihan pelaku konstruksi yang nantinya menentukan produksi konstruksi yang bermutu dan handal.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Bambang Goeritno saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri PU No.07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Senin (15/8) di Jakarta.
Sosialisasi ini memiliki arti sangat penting karena Permen ini merupakan pengganti Permen PU No.43/PRT/M/2007 yang segera harus diterapkan. Permen PU No.07 Tahun 2011 ini telah ditandatangani Menteri PU pada 31 Mei 2011 dan diundangkan sejak 15 Juni 2011 yang lalu oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Bambang mengakui, masih banyak permasalahan dalam dunia konstruksi di Indonesia,  antara lain proses pengadaan yang berdasar kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), penunjukkan pemenang tender karena persekongkolan (tender arisan), dan banyaknya sanggah banding akibat perbedaan interprestasi dalam memahami ketentuan, serta penyimpangan lainnya.
Oleh karena itu, Permen PU No.07 Tahun 2011 harus dipahami dan dilaksanakan secara konsisten, terutama yang mengatur antara lain, untuk kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai diatas 100 miliar dan/atau yang bersifat kompleks, sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu harus memperoleh pendapat dari Ahli Hukum Kontrak.
Sementara itu, untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas 100 miliar dan jasa konsultansi yang bernilai diatas 10 miliar, penetapan HPS oleh PPK terlebih dahulu rencana perkiraan biaya mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I. Serta, untuk mempercepat progres, pelaksanaan pengadaan harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/daerah/institusi disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, sedangkan penandatanganan kontrak dilakukan setelah dokumen anggaran disahkan.
Sosialisasi kali ini diikuti oleh para PPK dan Pokja Satker di lingkungan Kementerian PU serta para Pembina Jasa Konstruksi dari berbagai daerah yang telah mengikuti TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diharapkan, dengan sosialisasi Permen PU No.07 Tahun 2011 ini, dapat ditegakkan good governance dan praktek KKN dapat dihilangkan. (tw/hl/ifn) (gie)