Capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Padahal. percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth). Dengan demikian dapat mengurangi jumlah kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada Pembekalan Mahasiswa di Universitas Gadjahmada, Yogyakarta (31/5). Ditambahkannya, pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Sehingga, para pelaku usaha harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan.
Percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Sedangkan, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas yang sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Upaya untuk mengurangi kemiskinan tetap merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional. Tidak hanya kemiskinan kronis yang harus kita tangani, melainkan pula kemiskinan akut. Oleh karena itu, Pemerintah telah menyusun berbagai program pengurangan kemiskinan yang dikoordinasi langsung oleh Bapak Wakil Presiden Boediono,” ujar Djoko Kirmanto.
Disamping komitmen nasional, pemerintah Indonesia juga memiliki komitmen internasional pencapaian the Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium 2015, dan perbaikan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kementerian Pekerjaan Umum, mendapatkan tugas turut serta menanggulangi kemiskinan dan bertanggungjawab atas program yang berbasis kelompok dan bertujuan mendorong munculnya masyarakat yang berdaya dan tangguh menghadapi tantangan pembangunan. Untuk mengimplementasikan berbagai program tersebut, maka Kementerian PU menyusun berbagai strategi yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan progam penanggulangan kemiskinan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.
Terdapat tiga pilar program pemberdayaan Kementerian PU, yakni konsep TRI-DAYA atau TRI-BINA. Pertama, peningkatan kapasitas individu untuk siap menghadapi tantangan pembangunan. Pada pilar pertama ini, wanusia yang siap menghadapi tantangan adalah manusia yang tangguh. Kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang meningkat akan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih maju, dan kesehatan yang lebih baik. Untuk memperoleh kedua pilar tersebut dieprlukan pilar ketiga. Yakni, penyediaan infrastruktur dasar maupun infrastruktur ekonomi yang berkualitas. Berkualitas, baik dari sisi produk nya maupun dari sisi prosesnya.
Program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian PU antara lain di bidang Cipta Karya adalah P2KP. Yakni, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan merupakan tulang punggung dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di daerah perkotaan. Program SANIMAS merupakan program pemberdayaan yang difokuskan untuk menyediakan fasilitas sanitasi sehat bagi masyarakat di daerah perkotaan atau pinggir kota. Program Nasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Program PPIP atau Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan merupakan program yang menyediakan dukungan bagi pengembangan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan.
Kepada para mahasiswa, Menteri PU menghimbau agar para mahasiswa mendharmabaktikan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar